JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Usulan dana Dapil senilai Rp49 miliar, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Tahun 2022 menuai polemik.
Terlebih, dana tersebut tak jauh bedanya dengan Reses yang ada saat ini.
Mirisnya, usulan dana tersebut pun lebih besar Rp28 miliar dibandingkan dengan pos anggaran renovasi atau perbaikan dana gedung sekolah yang ada di Jakarta yang nilainya Rp21 miliar.
Hal ini juga lah yang menjadi sorotan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus.
"Kalau melihat perbandingan itu memang sudah timpang dan semakin menguatkan alasan betapa tidak pentingnya mendukung keinginan DPRD untuk dapatkan dana kunjungan ke dapil," ujar Lucius, Rabu (17/11/2021).
Dikatakannya, di samping angka yang terlalu besar, urgensi kunjungan ke daerah pemilihan tidak diperlukan untuk anggota DPRD DKI.
Mengingat, keberadaan anggota Dewan tersebut sudah ada di tengah-tengah masyarakat.
"Kegiatan reses sudah cukup untuk menyerap aspirasi masyarakat. Apabila dirasa kurang untuk menyentuh masyarakat, mereka bisa dengan kesadaran sendiri membuat kunjungan ke daerah pemilihannya," tegasnya.
Lucias juga ikut menyinggung adanya Gedung sekolah yang ambruk pada Rabu (17/11/2021) siang di Cengkareng, Jakarta Barat.
Kejadian ini pun harusnya menjadi teguran untuk para wakil rakyat daerah, untuk lebih mementingkan yang menjadi kesejahteraan masyarakatnya.
"Perhatian dan kepedulian DPRD saat situasi seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat ketimbang memperkaya DPRD dengan memperbanyak tunjangan yang sulit dipahami, terlebih dengan korelasi kinerja DPRD," pungkasnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan kegiatan agar pertemuan dengan konsituen bisa dilakukan satu kali dalam satu bulan.
Tak tanggung-tanggung, anggaran yang diusulkan untuk menunjang kegiatan tersebut jumlahnya mencapai Rp49 miliar.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, membenarkan adanya usulan kegiatan dewan tersebut, bahkan usulannya sudah masuk dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022.
"Yang pasti kegiatan dewan ke depan di 2022, lebih banyak kegiatan bertemu langsung masyarakat. Kita dorong anggota dewan agar lebih dekat dengan masyarakat atau konsituennya," ujar Gembong kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).
"Seperti ada program berkunjung ke daerah pemilihan (dapil) dalam rangka memetakan persoalan-persoalan di wilayah, sehingga anggota dewan bisa akomodir persoalan dilingkungan yang ada di masyarakat," lanjut Gembong.
Menurutnya, dana Dapil ini berbeda dengan kegiatan reses.
Reses kegiatan dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat, sementara usulan kegiatan ini bagian dari timbal balik, dimana anggota dewan membawa program pemerintah untuk bisa disosialisasikan ditengah masyarakat.
"Kalau reses kan kegiatan turun ke konsituennya 1 tahun 3 kali. Nah kalau kegiatan yang kami usulkan ini, turun ke konsituennya se bulan sekali. Dan kalau reses sudah ada ketentuan UU jadi kegiatannya gak bisa ditambah atau dikurang," terangnya.
Terpisah, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Augustinus mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kunjungan selama 2022 yaitu Rp49 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan oleh 106 anggota Dewan.
Sehingga setiap anggota Dewan akan mendapatkan dana kunjungan sebesar Rp38,4 juta untuk satu hari kunjungan setiap bulan.
"Kurang lebih Rp35-40 juta sebulannya. Jadi sebulan 4 miliar untuk 106 anggota dewan,"pungkasnya. (deny)
.jpg)
.jpg)
