JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kepergian Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan untuk menghadiri resepsi pernikahan anak Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, di Balai Semarak, Bengkulu, Minggu (7/11/2021), menuai sorotan.
Pasalnya, Anies bertolak ke Bengkulu ketika warga Jakarta tengah mengalami musibah kebanjiran.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengkritisi, tidak baik jika seorang pemimpin daerah bepergian apalagi menghadiri resepsi pernikahan di tengah warga yang lagi kebanjiran, lantaran Jakarta diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
"Tak pantas seorang gubernur malah pergi ke pesta pernikahan dan itu lokasinya di luar kota, sedangkan ibaratnya di rumahnya (DKI Jakarta) sendiri tengah kebanjiran, seperti tidak ada rasa empatinya, malah memilih untuk meninggalkan warganya di tengah bencana seperti ini," kata pria yang akrab disapa Kent itu dalam keterangannya, Selasa (9/11/2021).
Seharusnya, sambung Kent, seorang pemimpin itu harus sadar diri, mempunyai jiwa melayani, berani berkorban dan harus siap siaga di tengah warganya selama 24 jam, apalagi di tengah bencana atau musibah terutama banjir yang sedang mengintai Ibu Kota.
"Pemimpin itu harus berani berkorban, harus selalu siap siaga 24 jam untuk warganya di saat warganya tengah dilanda musibah seperti ini, jangan hanya bisa janji-janji manis saja pada saat kampanye, dan pada kenyataannya omong kosong semua," tegas anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan sebanyak 91 RT masih terendam banjir hingga Senin (8/11/2021) pukul 06.00 WIB.
Sebanyak 91 RT tersebut mayoritas berada di Jakarta Timur dengan 70 RT. Lalu sisanya 21 RT berlokasi di Jakarta Selatan.
Menurut Kent, program penataan dan normalisasi sungai di DKI Jakarta harus segera dilakukan. Maka seluruh pendekatan teknikal atau struktural melalui pembangunan fisik infrastruktur harus dilakukan dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir.
”Jelas itu saja belum cukup. Karena harus diimbangi dengan pendekatan non-teknikal atau non-struktural, seperti penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan perilaku masyarakat,” kata Kent.
Kent melanjutkan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tak perlu mencari alibi dari sederet persoalan penataan sungai.
”Problem pembebasan lahan untuk normalisasi sungai tak akan bisa terwujud jika janji politik Anies Baswedan belum ditarik. Tak akan dieksekusi karena setumpuk alasan dari administrasi yang tumpang tindih hingga janji tak mau menggusur,” paparnya.
Normalisasi
Kent pun meminta kepada Pemprov DKI Jakarta cermat dalam melihat situasi ini. Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan stakeholder terkait diyakini mempercepat proses pembebasan lahan.
”Kalau tidak dinormalisasi, mau pakai cara apa lagi? Kalau tidak digusur apa ada kata lain? Normalisasi itu kalimat halus. Jangan bermain pakai kata katalah, kalau ujung-ujung, realitanya sama aja. Sekarang tugasnya diselesaikan dulu, dari pembebasan lahan sampai pembayaran ahli waris,” tegasnya.
Normalisasi sungai harus dilakukan agar bencana banjir tidak menghantui warga Jakarta terus menerus setiap tahunnya. Pasalnya, Jakarta merupakan daerah cekungan yang dilewati air kiriman dari daerah-daerah penyangga.
Kent menegaskan, normalisasi sungai di Jakarta harus menjadi keputusan strategis dalam mencegah musibah banjir. Karena dari sisi geografis, rentang kendali Jakarta berada di wilayah yang terlintasi bentangan sungai.
”Kalau mau tidak dinormalisasi airnya pasti sungai akan luber dan tumpah ke permukiman warga pada saat Jakarta dapat air kiriman dari hulu, di tambah lagi pada saat bersamaan terjadi hujan lokal dan air laut naik. Dijamin 1.000 persen, DKI Jakarta pasti banjir. apapun yang terjadi, normalisasi tetap harus dilakukan. Harus diingat bahwa posisi Jakarta itu cekungan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan membuat sumur resapan, atau menunggu air menyerap ke tanah," tutur Kent.
Untuk saat ini, sambung Kent, Pemprov DKI Jakarta perlu fokus dalam membebaskan lahan untuk normaliasi Kali Ciliwung terlebih dahulu. Apabila usaha ini selesai dilakukan, maka area di sekitar Kali Ciliwung diharapkan bisa bebas banjir setelah di-sheet pile.
"Tidak akan sulit jikalau ada komitmennya, yang sulit itu kalau tidak dikerjakan dan banyak alasan. Lakukanlah pendekatan kapada masyarakat lewat secara human interest. Motornya ya gubernur," timpal Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.
Sebaliknya, jika Gubernur Anies tidak ingin melakukan penggusuran kepada warga DKI Jakarta untuk normalisasi sungai karena enggan terbentur dengan janji kampanyenya, maka akan sulit terealisasi.
"Maka sejak awal saya sampaikan, masyarakat jangan dijadikan objek berharap adanya perubahan. Narasi harus selaras dengan bukti kerja. Mapping dan observasi dulu permasalahan di Jakarta, kalau memang enggak sanggup ya jangan jadi Gubernur," ketus Kent.
Kent juga mengkritisi pernyataan Wagub DKI Ariza yang menyatakan, penyelesaian banjir tidak dapat tuntas hanya satu periode kepemimpinan gubernur.
Oleh karena itu, kata Kent, Gubernur DKI Anies tak perlu banyak dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi pada kenyataannya tidak ada yang terelisasikan.
”Jadi kepala daerah itu harus punya hati yang ikhlas dan konsekuensi dengan janjinya. RPJMD seharusnya dilaksanakan dan jangan membuat target yang ketinggian tapi enggak bisa dieksekusi. Buktikan jangan cuma jago ngomong, tetapi harus juga jago action, jangan kerjaannya ngebohongin Masyarakat DKI Jakarta melulu," tutup Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) RI PPRA Angkatan LXII itu.
Lihat juga video “Kebakaran Rumah Mewah, 4 Orang Tewas Terpanggang”. (youtube/poskota tv)
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohamad Insaf menyatakan sebanyak 91 RT masih terendam banjir hingga Senin (8/11/2021) pukul 06.00 WIB.
Dia memaparkan, 91 RT tersebut mayoritas berada di Jakarta Timur dengan 70 RT. Lalu sisanya 21 RT berlokasi di Jakarta Selatan. Jumlah pengungsi terdata sebanyak 56 kepala keluarga (KK) dengan jumlah 182 jiwa.
Pengungsi tersebut tersebar di dua wilayah. Kelurahan Cawang, Jakarta Timur sebanyak 37 KK atau 99 jiwa. Lokasi pengungsi di depan gang H. Maliki, Musala Al Islah, lapangan tenis RW 03, dan Masjid Al Hidayah RW 08.
Kemudian di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur sebanyak 15 KK atau sebanyak 65 jiwa. Lokasi Pengungsi di aula Kantor Kelurahan Kampung Melayu dan aula Masjid Ittihadul Ikhwan RW 008.
Kemudian, di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan sebanyak 4 KK atau 18 jiwa. Lokasi pengungsi yakni di Majlis Taklim Alkhairiyah.
Berikut titik RT terendam banjir di DKI Jakarta pada Senin (8/11/2021) hingga pukul 06.00 WIB:
1. Jakarta Timur terdapat 70 RT
- Kelurahan BalekambangKetinggian: 60-150 cm dengan jumlah 7 RTPenyebab : Luapan Kali Ciliwung dan Curah hujan tinggi
- Kelurahan Cililitan ketinggian: 70-250 cm dengan jumlah 5 RT. Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
- Kelurahan Cawang ketinggian: 40-260 cm dengan jumlah 19 RT. Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
- Kelurahan Bidara Cina ketinggian: 190 cm dengan jumlah 10 RT. Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
- Kelurahan Kampung Melayu ketinggian: 40-200 cm dengan jumlah 29 RTPenyebab: Luapan Kali Ciliwung
2. Jakarta Selatan terdapat 21 RT
- Kelurahan Pondok Pinang ketinggian: 50-90 cm dengan jumlah 8 RT. Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan
- Kelurahan Pejaten Timur ketinggian: 270 cm dengan jumlah 5 RT. Penyebab: Luapan Kali Ciliwung dan Curah hujan tinggi
- Kelurahan Cilandak Timur ketinggian: 55-80 cm dengan jumlah 2 RT. Penyebab: Luapan Kali Krukut
- Kelurahan Rawajati ketinggian: 40-150 cm dengan jumlah 3 RT. Penyebab: Luapan Kali Ciliwung dan Curah hujan tinggi
- Kelurahan Pengadegan ketinggian: 160 cm dengan jumlah 1 RT. Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
- Kelurahan Tanjung Barat ketinggian: 80-150 cm dengan jumlah 2 RT. Penyebab: Luapan Kali Ciliwung.
(*/ys)