Jubir PRIMA Minta Jenderal Andika Perkasa Ubah Cara Pandang TNI Soal Papua

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Jenderal Andika Perkasa yang telah ditunjuk Presiden Jokowi pada 3 November 2021 sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto agar  mengutamakan cara pandang tanpa peperangan di tubuh TNI dalam menangani situasi dan kondisi di Papua. 

Pesan itu disampaikan Juru bicara DPP PRIMA Urusan Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho, dalam keterangannya, Senin (8/11/2021).

Arkilaus Baho mengatakan, penangan situasi Papua melalui pertempuran sudah terbukti gagal. "Pendekatan teritorial bersenjata itu, justru menambah antipati masyarakat disekitar daerah konflik kepada negara Indonesia," kata Arkilaus Baho.

Untuk itu, bebernyapendekatan sosio-nasionalisme, kebangsaan dan kemanusiaan, harus menjadi tujuan utama saat ini.

Jubir PRIMA yang pada tahun 2011 menjadi penghubung antara Pemerintah dan TPN OPM itu, menyatakan, konflik di Tanah Papua lebih sering muncul di daerah yang terdapat konsesi izin investasi, dimana mobilisasi kekuatan militer untuk menjaga aset vital negara, memicu kecemburuan sosial masyarakat sekitar. 

Arki, demikian sapaan akarabt menyebut beberapa daerah yang memang menjadi lokasi tambang, diantaranya, Intan Jaya, Nduga, Mimika, Yahukimo serta Pegunungan Bintang. 

Arkilaus Baho menjelaskan, daerah konflik diatas beroperasi sejumlah investasi. PT. Freeport di Mimika, lalu PT.MIND.ID di Intan Jaya. Teritorial kawasan tersebut mencakup Nduga, Puncak Jaya dan Puncak. 

"Sementara temuan cadangan gigantik emas dan uranium di pegunungan bintang dan Yahukimo belum beroperasi akibat terhambat moratorium izin hutan primer di wilayah tersebut," ucapnya.

Disatu sisi, upaya mendirikan posramil dan teritorial baru di sejumlah wilayah pemekaran, menurut Arkilaus Baho, menjadi tantangan tersendiri bagi Panglima TNI. Penyerangan posramil kisor di Maybrat Papua dan penganiayaan satgas terhadap warga sipil di Tambrauw Papua Barat. 

"Belum lagi berbagai keluhan masyarakat terkait kekerasan dan intimidasi aparat negara terhadap warga di daerah selatan Papua (Khususnya Merauke dan Boven Digul) wilayah konsesi perkebunan yang dikelola oleh segelintir elit pemodal nasional dan asing," ucapnya.