JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengadopsi konsep rukhsah (keringanan/kedaruratan) dalam evaluasi peraturan perundangan-undangan Indonesia.
"Dalam hukum Islam kita mengenal apa yang disebut rukhsah (keringanan). Dalam situasi pandemi ini kita telah menerapkan konsep tersebut," papar Wapres.
Itu disampaikan Wapres saat menyampaikan pidato kunci secara virtual di acara Seminar Nasional dalam rangka Peringatan Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (12/10/2021).
"Konsep rukhsah yang berarti keringanan, merujuk pada keringanan yang diberikan Allah Swt kepada umatnya dalam menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan karena alasan tertentu," kata Wapres yang menyampaikan pidato dari kediaman resminya.
Rukhsah itu, menurut Wapres, seperti misalnya adanya wabah penyakit, hujan lebat atau banjir, atau kondisi kesehatan seseorang.
"Dengan adanya rukhsah umat Islam dapat melaksanakan ibadah atau perintah agama dengan sebaik-baiknya tanpa merasa terbebani, atau terkena sanksi ketika menghadapi suatu kendala atau situasi tersebut," papar Wapres.
Selama kondisi pandemi Covid-19 ini, konsep rukhsah diimplementasikan umat Islam untuk mencegah penularan penyakit Covid-19 saat menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya, berupa penggantian Salat Jumat berjamaah di masjid dengan Salat Zuhur di rumah masing-masing, atau pengajian secara daring.
"Konsep rukhsah, yang serupa dengan “pintu darurat” di masa krisis, dapat kita aplikasikan dalam tata perundang-undangan kita," tutur Wapres.
Wapres juga menambahkan secara parsial aplikasi konsep rukhsah di masa pandemi Covid-19 sudah memiliki preseden (petunjuk), yaitu berupa pelonggaran dalam mekanisme penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). dalam hal-hal tertentu.
"Pengaturan dalam pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah untuk tidak melalui tender terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa berbagai barang dan jasa tertentu yang berkaitan dengan penanganan pandemi perlu diperoleh secara cepat tanpa proses tender," terang Wapres.
Selain itu, lanjut Wapres, rukhsah juga diterapkan dalam peraturan Menteri Keuangan tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah Virus Corona.
"Peraturan OJK yang memberikan keringanan kewajiban mengangsur bagi kreditur perbankan dan lembaga keuangan dan peraturan OJK tentang keringanan penyerahan laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik yang listed, dan lain sebagainya," tambah Wapres.
Hal-hal yang saya sebutkan di atas merupakan pelajaran dan pengalaman yang sangat penting bagi kita semua, yang dapat di kompilasi dan dikodifikasikan sebagai bahan rujukan yang sifatnya permanen, atau built-in dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai klausul kedaruratan.
Wapres meminta Kementerian Hukum dan HAM, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam proses penyusunan, analisis, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, kiranya dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi konsep rukhsah atau kedaruratan tersebut dalam perundang-undangan yang terkait.
"Ini agar legislasi dan regulasi lebih antisipatif dan lebih siap dalam menghadapi suatu situasi krisis di masa yang akan datang. Berdasarkan pengalaman selama ini respon kita di bidang hukum sering kali terlambat mengantisipasi terhadap tuntutan situasi yang berkembang secara cepat, termasuk situasi kedaruratan," Wapres menuturkan.
Hadir dalam acara itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Andap Budhi Revianto, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Razilu, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami. (*)
