JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin kembali menegaskan bahwa anggaran untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem cukup besar lebih dari Rp500 triliun.
"Sebab itu anggaran tidak lagi menjadi isu utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem," tegas Wapres Ma'ruf Amin.
Itu disampaikan Wapres ketika memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Gedung Gradhika Bakti Praja, Jl. Pahlawan No.9, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (07/10/2021).
"Namun bagaimana memastikan seluruh program, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di masing-masing lima wilayah kabupaten prioritas tersebut," papar Ma'ruf Amin.
Rapat membahas dana anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem kali ini juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta lima bupati yang wilayahnya menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem, yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes.
Wapres Ma'ruf Amin menandaskan anggaran Kementerian/Lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar mencapai lebih dari 500 triliun rupiah.
"Belum lagi anggaran program penanggulangan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten,” katanya.
Namun demikian, Wapres Ma'ruf Amin mengapresiasi inisiatif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang telah dilakukan selama ini.
"Saya memandang strategi penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem," papar Wapres Ma'ruf AMin.
Ia menilai program-program inovasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang komplemen dengan program-program pusat.
Terutama, lanjut Wapres, beberapa program yang telah dilaksanakan seperti program stimulan Jamban, Jamkes Non-Kuota, Kartu Tani/Nelayan, Dukungan Start-Up, serta pendampingan desa baik yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dengan menggandeng Perguruan Tinggi.
"Untuk program khusus di sisa tahun tahun 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini,” ujarnya.
Lebih jauh, Wapres meminta agar data rumah tangga miskin ekstrem terus diperbaiki sehingga menjadi lebih mutakhir dan akurat.
"Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” Wapres tegaskan. (johara)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
