SERANG, POSKOTA.CO.ID - Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Zainut Tauhid membuka peluang kepada jamaah haji asal Indonesia bisa berangkat pada musim haji tahun 2022.
Peluang keberangkatan haji tersebut kini tengah dalam kajian dan pembicaraan yang terus dilakukan pemerintah Indonesia, baik oleh Kemenag maupun Kemenlu bersama pemerintah Arab Saudi.
Menurut Zainut, sudah dua tahun terakhir pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji lantaran masih situasi pandemi Covid-19.
"Kita berdoa mudah-mudahan 2022 bisa berangkat," katanya, Minggu (3/10/2021)
Menurut Zainut, pemerintah dalam hal ini Kemenag terus melakukan persiapan matang, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu juga dalam waktu dekat pemerintah akan kembali melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk melakukan dialog dan pembicaraan dengan Otoritas.
"Mudah-mudahan ada harapan yang menggembirakan," katanya.
Diakui Zainut, faktanya memang bukan hanya Indonesia yang tidak diperbolehkan masuk ke Arab Saudi, tetapi juga termasuk negara-negara lain di seluruh dunia.
"Tidak ada satu negara pun yang diberikan kuota untuk berangkat haji," katanya.
Hal yang sama juga terjadi pada jamaah Umroh. Indonesia dan beberapa negara masih suspen untuk Umroh. Hal itu disebabkan karena kasus aktif Covid di negara kita cukup tinggi.
"Saat ini kan sudah landai, makanya kita melakukan lobi-lobi ke pemerintah Arab Saudi untuk bisa membuka pintu jamaah haji dan umroh Indonesia," ungkapnya.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah Arab Saudi sudah tidak mempersoalkan jenis vaksin Sinovac yang dipakai oleh pemerintah Indonesia. Namun meskipun demikian, Arab Saudi menghimbau agar jamaah haji yang akan berangkat hendaknya sudah dilakukan vaksinasi ketiga atau boster.
"Arab Saudi juga sudah memperbolehkan sinovac untuk dipakai para jamaah umroh dan haji. Memang ada keharusan untuk di booster," katanya.
Zainut memprediksi, ada sekitar 210 ribu jamaah haji dari total 221 juta masyarakat muslim Indonesia yang akan berangkat pada tahun 2022 mendatang. Jumlah itu belum termasuk jamaah tambahan yang diberikan dari pemerintah Arab Saudi.
"Kalau yang mengambil dananya sejauh ini sangat sedikit, paling 1-2 persennya saja," tutupnya. (Kontributor Banten/ Luthfillah)