Giring Ganesha Sebut Anies Baswedan Kucurkan Rp1 Triliun Uang Rakyat Hanya Demi Formula E Jakarta: Acara Tidak Berguna!

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Plt Ketua Umum Partai PSI, Giring Ganesha menyebut bahwa Gubernur DKI Jakarta sudah mengabaikan tekanan rakyat yang meminta membatalkan rencana ajang balap mobil kursi tunggal yang menggunakan mobil listrik, yakni Formula E Jakarta 2022.

Giring juga mengatakan bahwa seharusnya Anies Baswedan tidak dengan mudah mengeluarkan uang sebesar Rp1 triliun dari uang rakyat untuk acara Formula E itu yang dianggapnya tidak berguna.

“Uang muka dan bank bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi Covid-19,” kata Giring, dikutip kanal YouTube Partai Solidaritas Indonesia pada Selasa (21/9/2021).

Menurut Giring, uang rakyat sebanyak itu seharusnya lebih diprioritaskan untuk membantu rakyat DKI Jakarta dan tidak dihabiskan di tengah penderitaan rakyat.

“Uang Rp1 triliun ia keluarkan, padahal rakyat terlantar tidak bisa masuk ke rumah sakit yang penuh, rakyat kehilangan pekerjaan,” tutur Giring.

“di tengah semua penderitaan rakyat Anies mengatakan menyerah tidak bisa mengatasi situasi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Giring menyebut bahwa Anies justru mengaku tidak memiliki dana untuk mengatas Covid-19.

Anies justru diklaim telah meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan Covid-19 rakyat Jakarta.

“Tetapi Gubernur Anies di hadapan media selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat karena pandemi, tapi apakah dia peduli?,” tanya Giring.

Seperti yang diketahui Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk membayar biaya komitmen Formula E selama lima tahun berturut-turut dengan rincian :

Sesi 2019/2020: 20 juta poundsterling

Sesi 2020/2021: 22 juta poundsterling

Sesi 2021/2022: 24,2 juta poundsterling

Sesi 2022/2023: 26,620 juta poundsterling

Sesi 2023/2024: 29,282 juta poundsterling

Bahkan berdasarkan surat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI ke Gubernur Anies Baswedan per tanggal 15 Agustus 2019, biaya tersebut wajib dilunasi, jika tidak maka dianggap wanprestasi dan dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura.

Menurut Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, masih banyak sejumlah informasi terkait biaya Formula E yang tidak diketahui sepenuhnya karena Pemprov DKI Jakarta maupun Jakpro enggan membuka detail kontrak Formula E Jakarta meski beberapa kali diminta pada rapat komisi E.

“Jika tidak ada interpelasi, maka semua ini akan jadi misteri bagi semua warga Jakarta, karena tidak ada kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies,” jelasnya. (cr03)