LEBAK, POSKOTA.CO.ID - Musa Weliansyah, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku heran terjadi banjir yang merendam ratusan rumah di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak pada Selasa (14/9/2021) kemarin.
Menurutnya, Rangkasbitung yang merupakan pusat perkotaan Kabupaten Lebak, harusnya terhindar dari permasalahan banjir itu.
"Harusnya ini menjadi sekala prioritas Pemda melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Lebak. Kan tugas kadis DPKPP yang harus bisa menata dan mngelola pemukiman diperkotaan Rangkasbitung termasuk upaya mengatasi banjir di pusat kota," katanya saat dihubungi, Kamis (16/9/2021).
Menurutnya, banjir itu sendiri disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan drainase dikawasa kota. Akibtanya, aliran air banyak yang tersumbat sehingga meluber ke pemukiman warga.
"Mau gimana tidak banjir jika drainase banyak yang tersumbat dan tidak seimbangnya antara debit air yang masuk pemukiman akibat curah hujan yan tinggi dan debut air yg keluar melalui saluran drainase," katanya.
Seharusnya, kata Musa, Pemda bisa melakukan antisipasi akan adanya banjir itu di musim kemarau.
Ia pun mempertanyakan kinerja dari DPKKP lebak terhadap banjir yang telah menggenangi ribuan rumah di 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak termasuk Kecamatan Rangkasbitung sebagai area terparah banjir yang menggenang beberapa hari yang lalu itu.
"Masa iya sudah tau langanan banjir ko dibiarkan setiap tahunnya, harusnya ini dilakukan penanganan secepatnya dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap penyebab banjir dan seperti apa untuk mengatasinya, " katanya.
"Seharusnya dari dinas terkait melakukan upaya untuk menganalisis dan menanggani penyebab banjir itu, " tambahnya.
Politisi PPP itu meminta agar Pemkab Lebak melalui dinas terkait lainnya untuk lebih aktif lagi dalam mengawasi penataan saluran air di kawasan pemukiman penduduk, khususnya di pusat kota Rangkasbitung.
"Diperumahan atau pemukiman padat harus dioptimalkan adalah drainasenya, bukan resapan air mengingat ketika kawasan tersebut dijadikan permukiman maka tentunya pemerintah melalui dinas atau intansi terkait memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan termasuk penataan saluran air atau drainase supaya tidak terjadinya banjur akibat curah hujan yang tinggi, wajib setiap perumahaan ada drainasenya," pungkasnya. (kontributor Banten/yusuf permana)