JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda Pertanggungjawaban APBD 2020, diwarnai Interupsi penolakan dari Fraksi PDIP dan PSI, Rabu (8/9/2021).
Kedua fraksi tersebut, sama -sama mempertanyakan alokasi dana penanganan Covid-19.
Bahkan, menyinggung juga penyelenggaraan Formula E tidak ada dalam agenda pembahasan.
"Bahwasanya banyak temuan tentang Formula E menjadi catatan khusus harusnya masuk dalam berita acara paripurna, karenanya kami menolak mengenai laporan pertanggungjawaban APBD 2020," ucap anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta,Padapotan Sinaga.
Sementara itu, interupsi penolakan juga dilontarkan Sekertaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anthoni Winza Probowo.
Penolakan disebutkan bahwa tidak adanya studi kelayakan terkait Formula E dan temuan-temuan BPK lainnya.
Sekalipun demikian, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI, Abdulrahman Suhaimi tersebut tetap berlangsung dan memutuskan sesuai suara terbanyak dapat menerima Pertanggung Jawaban APBD 2020.
“Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI 2020 menjadi Peraturan Daerah. Maka Peraturan daerah tersebut akan diserahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Meski telah disahkan, lanjut Suhaimi, Pemprov DKI melalui SKPD mitra kerja wajib menindaklanjuti segala masukan dan harapan yang diberikan dalam catatan komisi-komisi bersama Badan Anggaran (Banggar).
Menanggapi ini, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria bersyukur dokumen P2APBD DKI tahun anggaran 2020 telah diberikan persetujuan secara demokratis.
“Eksekutif akan menindaklanjuti berbagai saran komentar catatan-catatan dan rekomendasi dewan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tandasnya. (deny)