JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Politikus PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menegaskan wajar bila anggota DPRD mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait gelaran balap mobil listrik Formula E Tahun 2022.
Pria yang akrab disapa Kent itu pun membeberkan sejumlah hak DPRD Provinsi yang tertuang di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 322, yakni DPRD Provinsi berhak melakukan interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat agar masyarakat umum paham dan jelas mengenai pengertian, apa itu interpelasi.
Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Lalu Hak angket, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selenjutnya hak menyatakan pendapat, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
"Interpelasi adalah hak melekat semua anggota dewan, dan bisa digunakan kapan saja jika dianggap perlu terkait dengan langkah gubernur mengeluarkan kebijakan yang penting, dan berdampak luas kepada kehidupan masyarakat," ujar Kent, dalam keterangannya, Kamis (26/8/2021)..
"Hingga saat ini pemanggilan interpelasi terhadap Gubernur Anies terkait Formula E itu sudah memenuhi syarat minimal. Mengapa hak interpelasi digulirkan, intinya kami hanya ingin Pak Anies menjelaskan secara jelas dan detail atas kebijakannya terkait pagelaran Formula E ini kepada masyarakat Jakarta, agar semuanya terang benderang," sambung anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PDIP itu.
Annggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 itu melanjutkan, interpelasi Formula E yang akan dilakukan oleh sejumlah Fraksi di DPRD DKI bertujuan baik, yaitu untuk mengetahui benar atau salah terkait kebijakan menggunakan uang rakyat sebesar Rp983,31 miliar yang terpakai dari APBD DKI Jakarta.
"Tujuan kami hanya satu, supaya semuanya terang benderang dan masyarakat supaya tahu benar atau salah kebijakan yang menggunakan APBD hampir Rp1 triliun itu. Pagelaran ini menggunakan uang rakyat, rakyat berhak tahu akan uangnya digunakan kemana dan untuk apa saja. Kami selaku wakil representatif dari rakyat ingin agar Pak Gubernur bisa menghargai masyarakat DKI Jakarta dan kooperatif dalam menanggapi Hak Interpelasi ini," tegas Kent.
Persiapan Matang
Kent pun meminta kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu agar bersikap ksatria dalam menjelaskan duduk persoalan masalah Formula E yang rencananya akan digelar pada 2022 mendatang, yang menurutnya hingga saat ini belum ada persiapan matang dan terkesan dipaksakan.
Seharusnya, sambung Kent, Gubernur DKI Jakarta seharusnya sensitif dengan adanya hak interpelasi yang digulirkan oleh sejumlah Fraksi di DPRD DKI terkait dengan pagelaran Formula E, dan prihatin terhadap kondisi ekonomi yang terpuruk karena terdampak Pandemi ini. Gubernur Anies harus bisa membaca apa kemauan dari warga Jakarta di tengah Pandemi Covid-19 seperti saat ini.
"Kondisi di masyarakat bawah saat ini sudah panas, hingga sampai anggota dewan berniat untuk menggulirkan interpelasi, seharusnya gubernur anies harus sensitif dan peka dengan keadaan, dia harus bisa melihat kondisi faktual yang terjadi di masyarakat seperti apa, dan dia harus bisa melihat keinginan masyarakat saat ini," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDIP DKI Jakarta itu.
Selain itu, Kent pun tidak mempermasalahkan beberapa sikap anggota dewan yang enggan menggunakan hak interpelasi-nya terkait Formula E. Menurut Kent, dalam hal ini sebagai anggota dewan yang dipilih oleh rakyat mempunyai tanggung jawab besar.
"Kami tidak mau memaksakan terkait adanya anggota dewan yang mendukung kebijakan Pak Anies untuk tetap melaksanakan pagelaran Formula E ini dan juga enggak masalah, kami hargai. Tapi ingat kita harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat yang memilih kita, jangan lantas karena tersandera komitmen politik dengan Gubernur Anies lantas mengabaikan keinginan dan harapan masyarakat yang memilih kita. Kita harus bisa bekerja secara maksimal sebagai anggota dewan, jadi jangan kerjaannya hanya datang, duduk, langsung pulang," ketus Kent.
Saat ini, kata Kent, di tengah pandemi Covid-19 banyak warga Jakarta terdampak ekonominya dan seharusnya uang pagelaran Formula E dapat dijadikan modal usaha atau bansos untuk warga.
"Jelas-jelas banyak masyarakat yang ekonominya susah karena terdampak Pandemi Covid-19 ini, kok malah mendukung Gubernur ngadain event yang enggak penting. Seharusnya uang pagelaran Formula E ini bisa digunakan untuk bantuan bansos atau untuk bantuan UMKM bagi masyarakat yang terdampak langsung Pandemi Covid ini," tutur Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Kent menuturkan, ajang Formula E tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta. Karenanya, ia heran bila event tersebut kekeh diadakan.
"Formula E itu tidak ada di dalam RPJMD Pemprov DKI, jadi ngapain kekeh untuk mengadakannya. Lebih baik Pak Anies fokus dengan program-program unggulannya seperti janji-janji kampanyenya, daripada memaksakan mengadakan pagelaran Formula E yang belum jelas persiapannya," lanjut Kent.
Dari awal Kent menilai adanya pembangunan sirkuit Formula E tidak mempunyai perencanaan yang matang, dan terkesan dipaksakan. Pembangunan sirkuit Formula E yang menggunakan APBD yang notabene adalah uang masyarakat Jakarta hingga saat ini belum jelas, yang semula akan diadakan di Monumen Nasional (Monas) namun ada penolakan dari pemerintah pusat karena berkaitan Monas sebagai daerah cagar budaya.
"Hingga saat ini lokasi pengganti sirkuit belum jelas, tetapi Gubernur Anies telah menetapkan Juni 2022 pelaksanaan Formula E, kan kacau!. Dalam menyiapkan tempat sirkuit baru pasti akan mengeluarkan anggaran lagi yang saya yakin bukan uang kecil, saran saya Pak Anies jangan mengorbankan uang warga Jakarta dengan cara di hambur-hamburkan seperti ini," tegas Kent.
Apple to Apple
Selain itu, Kent pun sangat menyayangkan pernyataan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria yang membandingkan rencana ajang Formula E di Jakarta dengan Olimpiade Tokyo yang belum lama ini selesai digelar. Sebab ajang multi-event itu di anggap berhasil digelar di tengah pandemi Covid-19.
"Jangan bandingkan Tokyo dengan Jakarta. Saya mau ketawa, Di sana (Tokyo) warganya tertib, penanganan Covid-19 di sana sangat baik, kultur di sana juga sangat mendukung, masyarakatnya nurut-nurut dan sudah punya kesadaran yang tinggi tentang bahaya Covid-19 serta prokes di sana, dilaksanakan dengan sangat ketat," ucapnya.
"Jadi tolong jangan bandingkan Negara kita ini dengan Tokyo Jepang, di Negara kita ini masih banyak Pak yang tidak percaya dengan adanya Covid-19 ini, dan disuruh pakai masker saja, susah setengah mati. Disuruh pakai masker ngeyel, disuruh vaksin juga susah, yang ada malah nyebarin berita bohong tentang akibat efek samping dari vaksin ini. Nanti kalau sudah kena Covid-19 baru menyalahkan pemerintah. Kalau mau membandingkan yah harus apple to apple dong," beber Kent.
Menurutnya, Pandemi Covid-19 masih akan berlangsung lama dan tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini akan berakhir dan hingga tahun 2022 pun diperkirakan pandemi masih akan tetap mewabah di Jakarta sehingga akan memaksa kita semua untuk hidup berdampingan dengan Pandemi ini, dan dampaknya akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan Formula E yang berencana digelar pada Juni 2022.
"Jadi jangan sampai nanti malah muncul klaster Formula E di DKI Jakarta, jika itu terjadi maka kerja keras kita selama ini akan sia-sia. Ingat dan hargai perjuangan para tenaga kesehatan yang gugur akibat Pandemi ini. Jadi jangan gaya-gayaan lah, jangan lantas hanya untuk berniat menjaga muka Gubernur karena sudah terlanjur membayarkan komitmen fee jadi ngotot memaksakan untuk tetap melaksanakan pagelaran Formula E yang tidak bermanfaat ini, masyarakat sudah cerdas," tukasnya.
Perlu diketahui sebelumnya, Interpelasi diketahui adalah hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting serta berdampak luas.
Jika merujuk pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD. Selain itu, usulan Hak Interpelasi juga harus disampaikan lebih dari satu fraksi.
Usulan itu kemudian akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan pada rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir.
Sebelumnya, lima orang Anggota Fraksi PDI Perjuangan sebagai pencetus hak Interpelasi ini dan seluruh Anggota Fraksi PSI mengikuti serta diketahui telah menandatangani surat penyampaian usulan hak interpelasi terkait rencana Pemprov DKI untuk menggelar Formula E di Ibu Kota. Surat itu ditujukan kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta. (*/ys)