BANYAK warga di Kota Tangerang yang mengaku tidak mendapat bantuan sosial. Bahkan ada yang menerima namun dipotong.
Mereka mendesak agar pemerintah mengawasi dan mengkaji ulang data penerima.
Hal tersebut disampakan ke Redaksi Poskota yang isinya;
“Bapak, tolong kawal bansos di kota kami. Karena tidak sedikit warga kami yang bantuannya dipotong.
"Bahkan ada warga yang berhak malah tidak mendapatkan bantuan tersebut, harap ditindak lanjuti. Terimakasih." (081378xxxx).
Menyikapi persoalan ini, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menilai pendataan masyarakat penerima bantuan sosial (Bansos) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bermasalah.
“Setelah kita screening ada 19 ribu yang ganda (datanya). Yang ditemukan ada 16.653 KPM dan yang meninggal ada 2.468 KPM (namun masih terdata),” ujarnya, Minggu (22/8/2021)
Dirinya sepakat dengan Kemensos untuk meratifikasi dan penyempurnaan data yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Arief mengaku sebelum Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan inspeksi mendadak ke Karang Tengah memang kaitan penyaluran Bansos bermasalah.
“Itu ternyata memang banyak sekali permasalah kaitan pemotongan ini masih ditelusuri,” katanya.
Pihaknya mendapati sejumlah kendala, seperti minimnya petugas Dinas Sosial (Dinsos) yang dikerahkan yakni 48 orang.
Jumlah itu harus memantau 180 ribu lebih KPM untuk berbagai program bantuan.
“Kita berharap mudahmudahan sistem bisa tepat sasaran dan data valid, kepala daerah diberikan kewenangan untuk program ini.
"Sehingga kita bisa menyesuaikan dengan data lapangan jadi bisa kerahkan komponen yang lain seperti RT dan RT untuk mendampingi KPM,” jelasnya.
Sejauh ini pihaknya sudah menerima 82 laporan pungutan liar soal Bansos melalui layanan pengaduan Pemkot Tangerang. Lalu, 18 Bansos salah sasaran, 165 orang tak dapat Bansos, serta 278 laporan lainnya.
“Jadi ini kendala yang memang kita hadapi di Daerah,”
pungkasnya. (Muhammad Iqbal/kontributor/ta)