SERANG, POSKOTA.CO.ID - DPRD Provinsi Banten memberikan solusi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten terkait persoalan polemik PPDB yang belakangan menimbulkan persoalan yang pelik.
Ketua komisi V DPRD Provinsi Banten Muhammad Nizar mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Kordinasi Rakor dengan Disdikbud Provinsi Banten kemarin memang ternyata tidak ada anggaran untuk pelaksanaan PPDB.
"Seharusnya, hal ini dikomunikasikan sejak awal kepada dewan agar kita bisa bersama-sama mencari solusinya seperti apa," katanya, Jumat (25/6/2021).
Namun yang terjadi, lanjutnya, pihak Disdikbud selalu menganggap persoalan ini seakan mudah sehingga jawabannya selalu nanti dan nanti ketika pihaknya mempertanyakan terkait persiapan PPDB.
"Sejak bulan Februari 2021 kami sudah rewel meminta kepada Disdikbud terkait juknis PPDB tahun ini, tapi jawabannya seakan memudahkan," ujarnya.
Hingga akhirnya, tambah Nizar, ketika mendekati pelaksanaan, sekitar bulan Mei kemarin, pihak Disdikbud sudah mulai melakukan persiapan tahap pelaksanaan PPDB dan langsung launching ketika hari pertama pendaftaran tanpa terlebih dahulu melakukan simulasi.
"Seharusnya ada simulasi dulu sebelum pelaksanaan, ini mah langsung launching aja sehingga hasilnya ya seperti ini, acak-acakan. Terlebih, servernya dipusatkan di satu titik," ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan pelaksanaan PPDB dikembalikan ke zonasi sesuai dengan lokasi Kantor Cabang Dinas (KCD) Disdikbud Banten.
"Orang sekolahnya saja dibuat zonasi masa pendaftarannya tidak," imbuhnya.
Jika pola itu yang digunakan, kata Nizar, maka cost yang dikeluarkan bisa lebih murah karena setiap sekolah sekarang sudah diwajibkan mempunyai website masing-masing dan untuk operasional bisa menggunakan dana BOS.
"Dianggarkan di situ, anggarannya juga ditambah, biar bisa kerjasama dengan pihak ketiga misalnya. Sehingga solusinya tidak muter-muter dan tidak membutuhkan dana yang besar," ungkapnya.
Yang lebih simpel lagi, menurut politisi Gerindra ini, daftarnya menggubakan website sekolah. Itu jauh lebih enak. Karena online ini kan hanya akuntabilitas supaya orang daftar dan sekian ada bukti digitalnya selain memang mempermudah proses pendaftaran.
"Yang menetukan tetap panitia PPDB di Provinsi, kanalnya saja yang dipecah. namun panitianya mah tetap dari Provinsi karena ini kebijakan kelembagaan," pungkasnya. (Kontributor Banten/Luthfillah)