JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya siap mendukung implementasi Inpres 02/2021 untuk mendorong optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Bentuk dukungan tersebut akan diwujudkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJAMSOSTEK .
“Kami juga akan mendaftarkan PPNPN yang ada di jajaran Kemenhub, jika memang belum tersedia anggaran, maka akan kami anggarkan pada anggaran tahun berikutnya,” tegas Budi Karya Sumadi dalam audiensi virtual Dirut BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo yang didampingi Dewas dan jajaran Direksi.
Berdasarkan data yang disampaikan pihak Kemenhub, terdapat setidaknya 24 ribu lebih PPNPN di jajaran Kemenhub, namun belum ada otomatisasi terkait pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaannya.
Pada kesempatan tersebut, Anggoro menjelaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini dalam memberikan rasa aman, dan menjamin kesejahteraan pekerja.
“Apalagi kalau kita lihat, Kemenhub membawahi berbagai jenis usaha transportasi, yang bisa dibilang memiliki risiko kerja yang cukup tinggi. Mengharuskan pelaku usaha untuk memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan adalah solusi untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja dan kepastian masa depan yang sejahtera,” tutur Anggoro.
Dirinya menjelaskan bahwa dengan membekali para pekerja di sektor transportasi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus juga berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional, yang tentu erat kaitannya dengan sektor transportasi itu sendiri.
Menutup audiensi tersebut, Anggoro kembali mengingatkan pentingnya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memperoleh ketenangan dalam bekerja dan kesejahteraan di hari tua nanti.
“Kami harap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di bidang transportasi bisa segera terwujud, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakatnya” tutup Anggoro.
Sementara itu Kepala Cabang BPJamsostek Jakarta Cilincing Haryani Rotua Melasari menegakan pihaknya akan melakukan tindaklanjut konkrit di wilayah operasionalnya dengan hasil audiensi tersebut.
"Di area kami, ada banyak sekali kontainer dan truk pengangkut barang karena memang dengan pelabuhan tanjung priok. Jadi kami masih dapat melakukan edukasi persuasif sebelum melalui jalan petugas pemeriksa kami,” ujarnya.
Implementasi inpres 2 ini, lanjutnya, merupakan bekal agar pemberi kerja selain ASN segera mendaftarkan pekerjanya.(tri)