JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Lulu Tobing tetap mendapatkan nafkah senilai Rp50 Juta selama proses persidangan cerai dengan Bani Maulana.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Haerudin.
"Di dalam hasil mediasi disebutkan bahwa ada kewajiban dari pihak tergugat untuk memberikan nafkah selama pemeriksaan perkara. Nah hanya itu yg disepakati," ujar Haerudin kepada poskota.co.id di kantornya pada Selasa (22/6/2021).
Adapun nominal yang disepakati yakni sejumlah Rp50 juta sampai proses persidangan diputus oleh Majelis Hakim.
“Nominalnya sekitar 50 juta selama proses pemeriksaan perkara. Itu hasil kesepakatan mereka di mediasi. Berarti menjadi hukum bagi mereka berdua," terangnya.
Jumlah nafkah tersebut merupakan hasil persetujuan dari kedua belah pihak ketika proses mediasi.
Lebih lanjut, Haerudin menjelaskan lantaran baru disepakati sebagian, maka perkara perceraian lainnya akan terus berlanjut di persidangan.
Sidang lanjutan perceraian Lulu Tobing dan Bani Maulan sendiri akan digelar secara daring pada Selasa, 29 Juni 2021 mendatang.
"Satu pekan berarti dari sekarang, pekan depan tanggal 29 juni setelah itu satu pekan lagi," ungkap Haerudin.
Diberitakan sebelumnya, aktris Lulu Tobing absen pada sidang lanjutan cerai yang digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, Selasa (22/6/2021).
Berdasarkan pantauan poskota, Lulu Tobing hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Sedangkan Bani Maulana Mulia nampak hadir langsung dalam sidang ditemani oleh kuasa hukumnya.
Bani Maulan hadir mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam. Cucu Raja Kapal Indonesia itu tiba di PA Jakarta Pusat pada pukul 09:45 WIB.
Setibanya, Bani langsung memasuki ruangan sidang persidangan. Sidang cerai lanjutan itu kemudian berlangsung dalam kurun waktu 15 menit.
Ditemui oleh media usai sidang, Bani memilih untuk berjalan cepat keluar Gedung PA Jakarta Pusat.
Konglomerat asal Malaysia itu bungkam saat diminta keterangan soal proses cerainya dengan Lulu Tobing.
Bani Maulana Mulia digugat cerai Lulu Tobing di PA Jakarta Pusar dengan nomor perkara 783/Pdt.G/2021/PA.JP. (cr07)