JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia-Korea Selatan kembali mengadakan kerja sama e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektonik (SPBE) melalui Digital Government Cooperation Center (DGCC) tahun 2021.
Kerja sama itu dilakukan dengan penandatanganan antara Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan (Minister of The Interior and Safety/MOIS) Republik Korea yang diwakili oleh Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae Sung.
Menteri Tjahjo mengungkapkan DGCC memiliki peran strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerja sama untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk mendiskusikan langkah-langkah implementasi SPBE.
"Ini diperlukan untuk menata kembali penyelenggaraan SPBE kita yang selama ini telah terlanjur berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi, serta mengembalikan arah dan kebijakan penyelenggaraan SPBE ke arah dan semangat yang sama," ujar Tjahjo.
Hal itu disampaikan Tjahjo dalam acara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Pengembangan dan Operasi Pusat Kerja Sama Pemerintahan Digital, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (25/05/2021) siang.
Pada kerja sama kali ini, Indonesia akan berfokus pada percepatan pelaksanaan Peta Rencana, Arsitektur dan Manajemen SPBE, Teknologi 4.0 serta Pengembangan Digital Talent.
Menteri Tjahjo menandaskan kerja sama SPBE dengan Korsel ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan yang tepat untuk mengantarkan transformasi digital pada pemerintahan untuk mendukung SPBE dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel.
"Sejumlah upaya terus dilakukan Kementerian PANRB dalam percepatan penerapan SPBE yang terpadu di setiap instansi pemerintah. Salah satu upayanya yakni dengan menggandeng pemerintah Korea dalam penerapan SPBE berupa MOIS-DGCC sebagaimana kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya sejak tahun 2015 hingga 2019, "terang Tjahjo.
Menteri Tjahjo turut mengapresiasi terjalinnya kerja sama dan kolaborasi yang dibangun oleh negara Indonesia dan Korea.
"Saya juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kerja sama antara Indonesia dan Korea, khususnya Minister of Interior and Safety, Duta Besar Republik Korea beserta jajarannya atas kerja sama dan kolaborasi yang sangat baik sehingga kerja sama ini dapat terlaksana kembali," ungkapnya.
Penerapan e-government sebagai salah satu program prioritas reformasi birokrasi merupakan upaya nyata dari Kementerian PANRB untuk mendukung misi Presiden Joko Widodo yakni pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Selain itu, lanjut Tjahjo, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan terkait lima langkah percepatan transformasi digital, diantaranya dengan mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital, dan menyiapkan secepat-cepatnya hal-hal yang berkaitan dengan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan.
Sementara itu, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae Sung menjelaskan tiga peran penting DGCC dalam reformasi birokrasi kedepannya. “Pertama, DGCC akan menjadi kontributor dalam menyusun strategi dan kebijakan digital government dengan menambahkan teknologi digital seperti AI, big data, smart technology, dan mobile," terangnya.
Kedua, DGCC akan berperan sebagai mesin utama dalam menjalin hubungan kerja sama dengan kedua negara dalam berbagi pengalaman dan konsultasi terkait reformasi birokrasi. Ketiga, DGCC akan membantu mendorong reformasi birokrasi dengan menjawab tuntutan masyarakat dalam birokrasi yang bersifat daring, anti korupsi, dan efisien.
Dengan begitu, capaian kebijakan e-government ini dapat disebarluaskan kepada kementerian lain, lembaga negara, serta pemerintah daerah.
United Nations (UN) e-Government Survey 2020 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan e-government. Hasil di tahun 2020, menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibandingkan tahun 2018 yang berada di urutan 107. (johara)