JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Reshuffle (perombakan) Kabinet Indonesia Maju sulit dihindari dengan adanya nomenklatur baru yaitu Kementerian Investasi, dan penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Demikian disampaikan Pengamat politik dari Universitas A-Azhar Indonesia, Dr. Ujang Komarudin yang dihubungi di Jakarta, Minggu (11/4/2021).
Ujang menambahkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati secara diam-diam menunjukkan ke arah sana (perombakan kabinet).
Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, mengungkapkan nomenklatur baru Kementerian Investasi.
"Kemungkinan Kementerian investasi tersebut untuk menaikkan kelas BKPM yang dipimpin Bahlil," terang Ujung.
Selain itu, lanjut Ujang, peleburan Kemendikbud dengan Kemenristek itu akan menghilangkan satu menteri.
"Mungkin saja Kemendikbudnya akan dipegang oleh Nadiem Makarim lagi. atau Nadiem diganti," ujar Ujang.
Ia menambahkan Bambang Brojenogoro karena kementerianya hilang, maka bisa saja dia akan jadi Kepala Otoritas Ibu Kota baru.
Ujang memprediksi Jokowi akan melakukan perombakan kabinet di bulan Ramadhan.
"Baiknya memang secepatnya Jokowi melakukan reshuffle kabinet agar menteri di pos baru tersebut bisa tancap gas karena setelah Lebaran terlalu lama," ungkap Ujang.
Ujang menegaskan bahwa perombakan kabinet ini bisa menjadi pertaruhan bagi Jokowi, karena bisa diterima atau tidak oleh masyarakat mereka yang menempati pos Kementerian Investasi dan pos mentari dari hasil penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Saya berharap agar dua pos kementerian baru itu tidak diisi orang-orang partai politik tapi diisi orang-orang profesional dan ahli di bidangnya," terang Ujang.
Meskipun perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi, namun Ujang menyarankan untuk tidak menimbulkan kecemburuan politik di kalangan partai politik koalisi pendukung Jokowi, maka sebaiknya mengambil dari kalangan profesional untuk mengisi dua pos kementerian tersebut.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, 10 hari yang lalu.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pertemuan tersebut hanya agenda rutin.
"Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan," kata Hasto. (johara)