SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim WH memastikan akan melakukan pelantikan terhadap dua kepala daerah di Banten secara offline, namun tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat.
Dua kepala daerah yang akan dilakukan pelantikan tersebut yakni pasangan Walikota Kota Cilegon terpilih Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota terpilih periode 2021-2026 serta pasangan Bupati Serang Tatu Chasanah dan Pandji Tirtayasa.
Kepastian pelantikan secara offline itu dikatakan oleh Kepala Biro (Kabiro) Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten Gunawan, Rabu (24/2/2021).
Gunawan mengatakan, pelaksanaan pelantikan insya allah akan dilakukan pada hari Jumat, 26 Februari 2021.
Hari ini rencananya Gunawan akan menghadap ke Kemendagri untuk mengambil Surat Keputusan (SK) dua kepala daerah tersebut.
"Besok kan ada agenda kunjungan Presiden Jokowi, Pak Gubernur juga mendampingi, sehingga tidak bisa dilakukan pelantikan besok," ujarnya.
Gunawan melanjutkan, pelantikan akan dilakukan di pendopo Gubernur Banten, Curug, Kota Serang. Tamu undangan dibatasi hanya lima orang keluarga di luar pasangan terpilih.
"Jadi nanti teknis pelantikannya Kepala daerah terpilih di depan, wakilnya di belakang. Disusul kemudian undangan anggota keluarga," jelasnya.
Sementara itu, lanjutnya, bagi masing daerah juga ikut menghadiri pelantikan ini secara daring. Untuk Kota Cilegon rencananya di rumah dinasnya, untuk Kabupaten Serang di gedung DPRD Kabupaten Serang.
"Dari rumah dinas Walikota Cilegon, pasangan yang baru dilantik ini nantinya akan berjalan ke DPRD setempat untuk melakukan rapat paripurna istimewa. Begitu juga dengan Kabupaten Serang," ungkapnya.
Dijelaskan Gunawan, untuk dua daerah lainnya yakni Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kemungkinan akan dilakukan secara bersamaan juga.
"Tergantung SK dari Kemendagri-nya kapan turun. Karena masa bakti jabatan yang sekarang saja untuk Kabupaten Pandeglang sampai tanggal 20 April dan Tangsel sampai 26 April," ujarnya.
Saat ini, tambah Gunawan, di dua daerah itu prosesnya baru selesai pengukuhan dari KPU setempat, karena sebelumnya ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi kemungkinan untuk mengisi kekosongan jabatan, akan ditunjuk Pelaksana Harian (Plh)," tuturnya. (Luthfi/contributor/win)