"Dengan menerapkan disiplin 3M dan 3T, serta vaksinasi yang masif, maka penularan Covid-19 akan terhambat, pandemi akan melambat, dan ekonomi pun akan meningkat," jelas Keri.
Baca juga: Ketua Umum PKK Serukan Jangan Berhenti Kampanye Prokes 3M
Menurut Keri, tes dan vaksinasi menjadi kepentingan negara bukan hanya individu. Karenanya kebijakan presiden yang menggratiskan vaksin harus diapresiasi.
Ia juga menilai Indonesia perlu meniru India yang tergolong sukses dalam menangani pandemi covid-19. Mereka menerapkan strategi testing yang masif dan deteksinya pun cepat.
Kemudian India juga melakukan tracing yang agresif dari rumah ke rumah. Meski lockdown dilonggarkan namun mereka menggencarkan test dan trace. Ketika ada kasus positif, mereka pun bergerak cepat melakukan karantina. Dengan strategi ini India mampu menekan jumlah kasus aktif Covid-19.
Baca juga: Kasus Baru Covid-19 Kembali Pecah Rekor, Satgas Minta 3M Jangan Kendor
Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden, Yenny Sucipto menjelaskan tentang tiga prioritas program pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19, yakni di bidang kesehatan sebagai upaya pengendalian Covid 19, social safety net, serta insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM.
Sepanjang 2020, kata Yenny, pemerintah melakukan perubahan kebijakan alokasi keuangan negara dengan fokus pada anggaran penanganan pandemi Covid-19 dengan nilai anggaran hingga Rp695,20 triliun setelah reclustering anggaran.
Jumlah ini kemudian dialokasikan untuk sektor kesehatan Rp96,17 triliun, perlindungan sosial Rp230,70 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga dan Pemda Rp70,68 triliun.
Baca juga: Jokowi Minta Program Jaring Perlindungan Sosial di Desa Tepat Sasaran
Pada tahun 2021 ini, jelas Yenny, fokus APBN diarahkan pada empat hal, yakni pertama penanganan kesehatun dengan fokus vaksinasi, penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium penelitian dan pengembanan.
Kedua, perlindungan sosial bagi kelompok kurang mampu dan rentan; ketiga perlindungan ekonomi dengan memberi dukungan pada UMKM dan dunia usaha; serta keempat reformasi struktural bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan sebagainya.
.jpg)
