DEPOK, POSKOTA.CO.ID - Kabar tentang susahnya warga Depok untuk mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) sampai ke telinga anggota DPRD Kota Depok, Imam Turidi.
Imam mencoba mendatangi lokasi di Kantor Dinsos Kota Depok, di Gedung Baleka lantai 6, pukul 08.00, Jumat (22/02/2021) kemarin. Kantor itu bukanya pukul 07-00 WIB.
Benar, Imam Turidi mendapati segerombol ibu-ibu lesehan untuk menunggu nasib dan mencari kepastian. Mereka berinisiatif membuat buku antrean, dengan daftar nomor urut sendiri, menurut jam kedatangan mereka masing-masing.
Baca juga: Susahnya Bikin KIS di Depok, Ibu-ibu Antre Sejak Pukul 03.00 Tapi Gagal Juga
Anggota Dewan dari Fraksi PDIP itu mengaku kasihan melihat Ibu-ibu susah dan seperti dipersulit untuk pembuatan Kartu KIS di Dinsos Depok.
“Kasihan ibu-ibu itu, sudah datang pagi-pagi, kok kayak dipersulit,” katanya.
Imam Turidi akrab disapa Bang IT ini mengatakan kasihan kepada warga yang datang lebih dahulu ternyata batas antrean sudah habis.
Baca juga: Pembuang Kartu KIS di Pandeglang Dijadikan Tersangka
"Sengaja saya cek langsung ke TKP lokasi penyerahan berkas untuk pembuatan KIS di Dinas Sosial Gedung Baleka tadi sekitar pukul 08.00 WIB antrian warga sudah banyak," ujarnya kepada Pos Kota.
Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini menuturkan pembuatan KIS berasal dari anggaran APBD kenapa agak dipersulit.
"Seperti contoh Ibu Jusmawati, salah satu warga yang dengan sengaja datang lebih pagi, namun karena dibatasi nomor antrian ada warga yang datang bolak-balik sampai empat kali tidak bisa memberikan kelengkapan berkas pembuatan KIS," katanya.
Baca juga: Bupati Pandeglang Minta Polisi Usut Temuan Kartu KIS di Tempat Sampah
Sementara itu, meski terjadi antrian tentu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan lanjut Bang IT, dari dinas terkait menyediakan fasilitas.
"Walaupun nomor antrian sudah dibatasi, harusnya ada kompensasi dari dinas terkait yakni Dinas Sosial untuk memberikan fasilitas seperti minum air mineral atau bangkus dengan tetap menjaga jarak. Ini tidak seakan tidak ada kesiapan dari dinas terkait warga duduk emper di depan gedung," ungkapnya.
Melihat kondisi ini, Bang IT cukup prihatin dan sudah menyampaikan langsung kepada Kepala Dinas Sosial Kota Depok.
Baca juga: Pesan Puan untuk Komjen Listyo Sigit: Penegakan Hukum Jangan Memakai Kacamata Kuda
"Meski sudah disampaikan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan dan jawabanya melalui pesan Whatapps juga kurang puas. Kendati manusia ada keterbatasan seharusnya sebagai pejabat apalagi Kepala Dinas mesti ada solusi tidak membuat warga bertambah sulit," paparnya.
Sementara itu syarat dalam pembuatan KIS Bang IT menyebutkan cukup hanya membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) RT, RW, dan Kelurahan.
"Sebagai wakil rakyat sudah sepatutnya mengkritisi dengan tujuan dapat segera diperbaiki. Supaya pelayanan buruk ini tidak terus berkelanjutan. Pemkot ini harus hadir lebih ekstra memberikan pelayanan ke masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat," ungkapnya. (angga/win).