Bupati Pandeglang Minta Polisi Usut Temuan Kartu KIS di Tempat Sampah

PANDEGLANG  – Kasus penemuan ratusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di tempat sampah di Kampung Cibenda, Desa Sukarame, Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang tidak hanya mendapat atensi dari Kapolres Pandeglang AKBP Indra Lutrianto Amstono. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku turut prihatin dengan penemuan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sebagai kepala daerah, Irna merasa dirugikan dalam peristiwa tersebut, dan minta aparat kepolisian bisa segera mengungkap. "Sebagai kepala daerah, saya merasa prihatin karena itu (KIS) kan hak masyarakat miskin yang harus segera sampai. Pemerintah daerah juga merasa dirugikan karena itu bantuan pemerintah pusat untuk kesehatan di daerah," kata Irna kepada wartawan, Minggu (14/10/2018). Irna menambahkan, penemuan KIS di tempat sampah tersebut menjadi hal yang sangat disayangkan. "Masyarakat tentu merasa dirugikan dan terzolimi. Harusnya mereka mendapatkan pelayanan (kesehatan)," kata Irna. (baca : Ratusan Kartu KIS Tercecer di Bak Sampah) Sejauh ini, Irna mengakui bantuan yang bersumber dari APBD untuk pelayanan kesehatan pemegang SKTM di Pandeglang hanya sebesar Rp5 juta per orang. "Kalau kemampuan kami hanya lima juta. Sementara kalau mereka (warga miskin) yang memegang KIS akan langsung dibantu pemerintah pusat, melalui klaim BPJS, berapa pun biayanya. Beda dengan kami yang terbatas." Irna berharap pihak kepolisian dapat segera menyelidiki dan mengungkap siapa oknum yang dengan sengaja membuang kartu KIS tersebut. "Supaya diselidiki, apa tujuannya, apa modusnya. Saya belum bisa sampaikan secara rinci, tinggal kita tunggu beberapa hari setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan," kata Irna. Sejauh ini, Irna mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Pandeglang, kedua OPD tersebut mengaku tidak mengetahui perihal pendistribusian KIS. "Keduanya tidak merasa mendistribusikan. Justru saya tahu dari Pak Kapolres." Informasi yang diterima, pendisitribusian KIS tahun 2016 tersebut melibatkan pihak ketiga. Semestinya, Irna menyarankan, pemerintah pusat melakukan pendistribusian KIS melalui OPD pemerintah daerah. Sehingga, pihak Pemda dapat mengawasi proses pendistribusian KIS tersebut. "Selama ini memang tidak melalui dinas, kalau melalui dinas dulu kami bisa kerahkan aparatur hingga ke tingkat desa untuk membantu pendistribusian," kata Irna. (haryono/tri)