JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya berpesan para pejabat di KLHK harus dapat menjadi sosok yang kuat dan tahan banting.
"Kita sudah harus segera kembali melakukan analisis cuaca, dan bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya banjir, setelah lepas dari karhutla beberapa waktu lalu,” kata Menteri Siti, Jumat (18/12).
Hal itu disampaikannya dalam sambutan saat melantik satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) yaitu Inspektur Jenderal KLHK, dan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) lingkup KLHK.
Baca juga: Pakar: Intervensi Proses Hukum Tidak Dibenarkan, Kalau Ingin Demo Digelar Online Saja
Menurut Siti, lingkungan hidup dan kehutanan sebagai lansekap dan ekosistem, harus kita ikuti di segala cuaca. “Jadi kita juga harus kuat di segala cuaca," ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar jajarannya terus mengikuti perkembangan dinamika di tengah masyarakat. Selain itu, diperlukan kecepatan dan daya adaptasi yang tinggi, khususnya dari jajaran Eselon I dan II.
"Oleh karenanya, saya berharap pejabat yang dilantik pada hari ini, agar dapat segera menyesuaikan diri untuk langsung bekerja dengan segala kesungguhan hati," kata Menteri Siti.
Baca juga: Provinsi Banten Meraih Anugerah Terinovatif di Ajang Innovative Government Award (IGA) 2020
Secara khusus, Menteri Siti meminta kepada Inspektur Jenderal yang dilantik yaitu Laksmi Wijayanti, untuk terus melakukan pengembangan, dan terobosan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan, serta meningkatkan pengawasan.
Hal ini penting agar kemungkinan terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas dapat diminimalisir.
"Sebagai Inspektur Jenderal harus mampu menjaga dan meningkatkan Indeks Integritas Kementerian LHK menjadi lebih baik. Jangan berikan ruang untuk kolusi, korupsi, dan nepotisme,” tegasnya.
Baca juga: Buka Muktamar IX, Jokowi yakin PPP Sebagai Partai Islam Tertua Bisa Perkokoh Kerukunan Bangsa
Segala bentuk penyimpangan, lanjut Menteri Siti, harus dapat dideteksi dini oleh Inspektorat Jenderal. “Benahi dan terus perbaiki SPIP pada seluruh Satker lingkup Kementerian LHK," ujarnya.
Dari sisi pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan, pengelolaannya kedepan akan terkait langsung dengan persoalan kesejahteraan masyarakat, perhutanan sosial, dan nilai ekonomi karbon.
Oleh karena itu, budaya kerja dengan interaksi yang terus menerus perlu dilanjutkan.
Baca juga: Demi Stabilitas Politik, Partai Pendukung Pemerintah Diminta Mempertahankan Koalisi di Pilpres 2024
"Di sini tidak bisa kita bekerja sendirian, melainkan dengan melibatkan antar komponen di KLHK. Pola kerjanya harus satu arah vektor, agar maksimal, tidak malah saling menegasikan," ucapnya.
Menteri Siti menjelaskan, sebagai bagian dari birokrasi, jajarannya harus memiliki fungsi administratif, mengartikulasikan kebijakan, dan yang paling penting menjaga stabilitas pemerintahan.
Dia mengingatkan arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan bahwa tantangan situasi lapangan harus dijawab dengan kerja, kerja, dan kerja.
Misi Besar KLHK
Sementara itu Irjen KLHK, Inspektur Jenderal yang baru dilantik, Laksmi Wijayanti, ketika dimintai tanggapannya menyatakan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya.
Baca juga: KPK Cekal Istri Edhy Prabowo dan Petinggi PT PLI Terkait kasus Ekspor Benur Lobster
“KLHK dengan tugas dan tanggungjawab yang sangat besar, juga memiliki misi yang besar terkait langkah-langkah korektif dari Kebijakan Korektif Presiden Joko Widodo,” katanya.
Karena itu lanjut Laksmi, maka semua langkah dan kebijakan birokrasi harus dilakukan secara cepat dan tepat serta terukur, efektif, dan semua harus dikoreksi demi tercapainya tujuan dengan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat banyak.
“Jadi, ketika aparat pengendalian internal diperbaiki, maka wajib pengawas internal itu berubah. Dengan demikian misi besar pengawasan internal yakni mendukung birokrasi KLHK seefektif mungkin,” tandas Laksmi. (*/win)
.jpeg)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
