Meski Tak Beri Izin, Polda Akan Kawal ‘Aksi 1812’ ANAK NKRI yang Menuntut Pengusutan Tewasnya 6 Laskar FPI
JAKARTA - Meski tidak memberi izin keramaian atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Polda akan tetap melakukan pengamanan dan mengawal Aksi 1812 ANAK NKRI di depan Istana Neara Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2020), yang menuntut pengusutan tewasnya 6 Laskar FPI.
Aksi 1812 ANAK (Aliansi Nasional Anti-Komunis) NKRI rencananya melibatkan tiga ormas yaitu PA 212, Front Pembela Islam (FPI), dan GNPF Ulama.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, rencana demonstrasi yang digelar oleh gabungan ormas Islam, pihaknya akan melakukan upaya preventif agar tidak ada kerumunan di ibu kota.
Hal tersebut dilakukan, kata Yusri lantaran Aksi 1812 berpotensi menimbulkan kerumunan massa ditengah pandemi Covid-19.
"Tindakan preventif, mulai dari bekasi dari daerah kita sampaikan kalau ada kerumunan massa. Kita sampaikan tidak boleh ada kerumunan. Operasi kemanusian yang akan kita lakukan," kata Yusri di Mapolda Metro Jaya, Kamis (17/12/2020).
Karena itu, kata Yusri Polda Metro akan menurunkan personel di lapangan untuk mengantisipasi kerumunan. "Tetap ada (penjagaan). Nanti akan kita sampaikan, kita masih rapat dulu," tukasnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan tidak akan memberikan izin demonstrasi ANAK NKRI di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (18/12/2020).
Rencananya aksi demonstrasi ini melibatkan tiga ormas yaitu Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.
Dalam aksinya mereka akan menuntut pengusutan 6 Laskar FPI yang tewas ditembak anggota Polri dan untuk membebaskan Habib Rizieq Shihab (HRS) serta meminta stop kriminalisasi ulama. (ilham/win)