Sekjen Partai Gelora: Umat Islam Jangan Dikorbankan

Jumat 11 Des 2020, 09:50 WIB
Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Sidik. (ist)

Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Sidik. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan prihatin atas situasi perkembangan konflik pembelahan politik dan sosial saat ini, yang sudah mengarah pada konflik umat Islam versus negara.

Hal ini akibat kasus penembakan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI), penetapan tersangka Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HR) dan lima pimpinan FPI lainnya dalam aksi kerumunan massa di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Umat Islam (baca: kelompok, red) janganlah dikorbankan sebagai tumbal dari permainan politik kekuasaan. Pilkada dan Pilpres sudah selesai, tapi pembelahan bereskalasi menjadi konflik horizontal dan (mengarah) vertikal," kata  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik, Jumat (11/12/20020).

Baca juga: Pancasila Warisan Ulama, HRS: Jangan Dibenturkan dengan Ajaran islam

Menurut Mahfuz, situasi pembelahan politik dan sosial mulai terjadi sejak Pilpres 2014, kemudian lanjut ke Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, serta kembali menguat setelah kepulangan HRS dan makin menggelinding menjadi 'bola salju'.

"Pembelahan ini adalah peristiwa politik yang melibatkan aktor-aktor politik partai. Negara akhirnya menjadi aktor ikutan ketika pembelahan terus berlanjut setelah pemilu usai dan pemerintahan baru terbentuk," ujar Mahfuz.

Jika pun ada faktor geopolitik global dan kawasan, khususnya perang supremasi antara AS dan China, yang mempengaruhi konflik pembelahan politik dan sosial tersebut, adalah faktor eksternal  yang tidak akan berpengaruh banyak.

Baca juga: DPR: Laut China Selatan Memanas, Pemerintah Harus Siagakan Pengamanan Kawasan Strategis Nasional

Hal itu bisa dihindari apabila aktor-aktor kekuatan politik nasional dan kekuatan sipil; menyadari betul bahwa ada pihak kekuatan luar yang ingin agar aktor-aktor politik dan sipil  Indonesia menjadi proxy war atau perang mereka.

"Sekarang, pembelahan tersebut seolah menjelma menjadi konflik masyarakat sipil (baca: kelompok Umat Islam, red) versus Negara. Apakah kita akan menarik mundur jarum sejarah bangsa ini ke era Orde Baru saat kita alami situasi yang disebut: Islam versus Negara ? paparnya.

Karena itu, Partai Gelora Indonesia mendesak agar negara tidak menjadikan umat Islam menjadi tumbal permainan politik kekuasaan. Sebab, jika pembelahan terus berlanjut dan membesar, maka dikhawatirkan akan mengarah pada konflik horizontal dan vertikal.

News Update