JAKARTA – Pemerintah diminta untuk menyiagakan rencana pengamanan aset strategis nasional, yakni wilayah teritorial strategis darat atau laut yang kaya akan sumber daya alam.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto menanggapi kemelut di Laut China Selatan dengan memperkuat pendataan aset nasional strategis di wilayah kedaulatan Indonesia, Selasa (3/11/2020).
Mulyanto mengingatkan, agar Pemerintah perlu terus waspada terhadap ancaman perang karena perebutan sumber daya alam (resources war), mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam.
Baca juga: Laut China Selatan Rawan Pertempuran , China dan Amerika Menempatkan Kapal Induknya
"Sengketa di Laut China Selatan, yang semakin panas akhir-akhir ini, adalah contoh nyata di depan mata. Berbagai modus akan dikembangkan oleh negara kuat untuk menguasai, meski sumber daya alam tersebut berada dalam yuridiksi negara lain," katanya.
Karena itu, lanjutnya, kita harus mengembangkan sistem kewaspadaan dini dengan menerapkan deteksi dini dan respons dini terhadap berbagai kemungkinan ancaman terhadap sumber daya alam kita.
"Penelitian, penyelidikan dan pemutakhiran data sumber daya alam termasuk persebarannya menjadi langkah strategis," jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Baca juga: Sejumlah Negara Ikut dalam Pencarian di Laut China Selatan
Mulyanto menyebut manajemen data sumber daya alam ini bukan saja penting dalam kerangka kalkulasi neraca sumber daya alam dan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dalam kerangka kewaspadaan nasional secara umum.
Dari data persebaran sumber daya alam ini akan diketahui titik-titik teritorial krirtis, yang perlu kewaspadaan nasional tinggi.
"Seperti diketahui alasan dari sengketa tersebut bukan hanya karena Laut China Selatan adalah jalur tercepat dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia dan merupakan tempat bagi beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia, tapi di kawasan ini tersedia banyak sumberdaya alam dari berbagai komoditas,” ujarnya.
.jpg)
.jpeg)
