"Jadi sepanjang itu dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat di tengah masyarakat, baik di pasar, atau di mal tidak terkecuali di Pilkada," terang Safrizal.
Safrizal juga menegaskan tentang pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Pilkada ini untuk mendapatkan pemimpin (kepala daerah) yang memiliki legitimasi dari rakyat.
"Sebab kalau pemimpin, punggawa atau komandan statusnya masih sementara, maka legitimasinya tidak kuat, karena sedikit banyak memiliki keraguan, sedikit banyak keterbatasan kewenangannya dalam mengambil keputusan nantinya ," terang Safrizal.
Baca juga: KPU Minta Paslon di Pilkada Tangsel Terapkan Prokes dan Debat Tanpa Massa
Dia menambahkan dengan terpilihnya pemimpin yang memiliki legitimit maka akan melanggengkan proses pemerintahan di daerah. "Kita membuo ini untuk bisa melawan Covid-19," tegas Safrizal.
Sedangkan Arief Budiman menjelaskan Pilkada tahun ini, merupakan pilkada terbesar dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia.
"Pilkada ini akan digelar serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020 mendatang, dan akan diikuti oleh 105 juta pemilih," terang Arief. (johara/tri)
