JAKARTA - Kepulangan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab dari Arab Saudi ke Tanah Air berdampak luas. Sejumlah pejabat tinggi ditindak. Menurut kriminolog Prof Adrianus Meliala jelas ada tebang pilih, for good reasons.
Sekedar contoh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa kepolisian. sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Metro Jaya Irjen Rudy Sufahriadi, juga dicopot dari jabatannya.
Baca juga: Prof Adrianus Meliala: Tindakan Reynhard Sinaga di Inggris Memalukan, Dia Psikopat
Kedua Kapolda itu dinilai tidak menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19. Mereka meletakkan jabatannya setelah dicopot Kapolri Jenderal Idham Azis.
Sementara beberapa Kapolda termasuk Gubernur-nya di daerah disinyalir tidak dilakukan penindakan hal sama. Padahal disinyalir terjadi pengumpulan massa di masa Pilkada serentak 2020.
Terkait hal itu, muncul di masyarakat dan warganet adanya indikasi tebang pilih terkait pencopotan aparat penegak hukum dalam menjelankan protokol kesehatan.
Baca juga: Diperiksa 9 Jam Soal Kerumunan Rizieq, Anies Dicecar 33 Pertanyaan
Menanggapi hal tersebut Komisioner Ombudsman RI Prof Adrianus Meliala mengatakan, tindakan tersebut untuk memberikan peringatan kepada jajarannya. Sehingga tidak harus menindak semuanya.
"Ngapain juga orang tua harus menebas semua anaknya. Dua saja cukup, untuk memberi peringatan bagi yang lain. Jelas ada tebang pilih, for good reasons," kata Adrianus, Selasa (17/11/2020).
Saat ditanya apakah nantinya tidak berdampak terhadap tugas dan fungsinya sebagai Kapolri. Sejauh pengamatan Adrianus hal tersebut tidak ada. Karena banyak anggota Polri gemas terkait pembiaran acara Habib Rizieq Syihab tersebut.
Baca juga: Kapolda Metro & Jabar Dicopot karena Tak Tegakkan Prokes, Ini Kata IPW
"Sejauh ini tidak (berdampak). Saya lihat semua mendukung kok. Banyak juga elemen di Polri yang gemas melihat pembiaran di Petamburan, Jakarta Pusat itu," ucapnya.
Adrianus yang juga pengamat kepolisian ini mengaku, tidak mengikuti perkembangan terkait kebijakan Kapolri, namun jika sudah ada diberikan printah tapi tidak dilaksanakan maka tindakan Kapolri sudah tegas.
"Saya tidak tahu dinamikanya. Kalau memang sebelumnya sudah ada briefing, permintaan bahkan perintah, tapi tdk dilaksanakan juga, maka langkah kapolri itu tegas. Jika latar belakangnya tidak ada, menurut saya itu langkah drastis," ucapnya.
Baca juga: Kapolri Mutasi Jabatan Kapolda dan Kapolres, Ini Lengkapnya
Terkait ramainya pendukung salah satu calon Walikota Solo yang datang saat mendaftar ke KPUD yang disinyalir melanggar protokol kesehatan, mantan Komisioner Kompolnas ini menyebutkan tidak harus Kapolda-nya dicopot, for good reasons. (ilham/win)