JAKARTA – Pemerintah melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menjanjikan Vaksinasi massal akan dimulai pada November 2020.
Vaksin yang dipesan adalah produksi Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics dari China itu akan disuntikkan kepada berbagai lapisan masyarakat dengan rentan usia 18-59 tahun.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta, proses pengadaan vaksin Covid-19 harus transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
Baca juga: Dapat Jatah 1,2 Juta Orang, Vaksinasi di Bekasi Mulai November
"Semua prosesnya harus transparan. Kalau dikatakan sudah dilakukan uji klinis fase 3 di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat (emergency use authorization) maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat," ujar Netty, Kamis (22/10/2020).
Karena saat ini, lanjutnya, di masyarakat isunya menjadi liar soal aman atau tidaknya vaksin ini?
"Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk," kata Netty.
Baca juga: Dana Vaksinasi, Rp3,8 Triliun Tahun Ini, Rp18 T Pada 2021
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menegaskan, pemerintah juga harus transparan terkait penggunaan anggaran dalam pengadaan vaksin Covid-19.
"Penggunaan anggaran untuk pengadaan vaksin juga harus transparan mengingat ini adalah anggaran sekaligus amanat rakyat yang harus dikelola secara akuntabel," katanya.
Berapa harga vaksinnya, misalnya, berapa yang harus dibayar masyarakat dan kelompok masyarakat mana yang digratiskan ini harus jelas. Pemerintah berkewajiban untuk melaporkan secara reguler dan detil.
Baca juga: Hari Ini, Simulasi Pemberian Vaksin Covid-19 Digelar di Depok
"Dan sepantasnya pengadaan vaksin ini semata-mata untuk melindungi rakyat dari pandemi Covid-19 dan bukan untuk dijadikan proyek oleh orang-orang yang punya kepentingan," tambah Netty.
Terakhir Netty mengingatkan agar pemerintah terus menjaga dan mengetatkan protokol kesehatan meskipun dilakukan vaksinasi secara massal.
"Harus ada edukasi yang turun langsung ke masyarakat bahwa vaksinasi tidak berarti bebas Covid-19, pemerintah harus mampu mengantisipasi euforia masyarakat. Penerapan protokol kesehatan tetap harus diperketat, jangan sampai gara-gara euforia vaksin ini kebiasaan 3M dan 3T menjadi ambyar" tandas Netty.
Baca juga: Industri Pariwisata Terima Dana Hibah Rp3,3 Triliun
(rizal/tri)