JAKARTA – Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menyatakan, bakal merekomendasikan cara-cara penanggulangan banjir di Ibukota pada musim hujan tahun ini setelah berdiskusi dengan sejumlah pakar.
Zita juga mengungkapkan, DPRD DKI tidak mau disalahkan atas bencana banjir yang diprediksi merendam Jakarta pada musim penghujan tahun ini.
Zita menyebut, DPRD DKI sudah membentuk pansus dan bekerja keras memikirkan jalan keluar mengatasi banjir Jakarta.
Baca juga: DPRD DKI Jakarta Soroti Program Rumah DP 0 Rupiah, Ada Apa?
Kendati demikian, pansus banjir yang mewakili DPRD DKI, menyerahkan sepenuhnya ke Pemprov DKI, mau menjalankan atau tidak apa yang menjadi rekomendasi tersebut.
"Tidak lagi nanti DPRD yang disalahkan karena DPRD sudah maksimal, sudah mengadakan pansus, mengundang expert, melakukan diskusi panjang, dan memberi rekomendasi, tapi tetap yang menjalankan adalah eksekutif. Jadi kuncinya ada di pak Gubernur," kata Zita di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020).
Pada rapat Pansus banjir hari ini, yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, mengundang sejumlah pakar membicarakan masalah banjir.
Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Pendemo Jangan Bertindak Anarkis
Diantara yang hadir Pakar Bioteknologi Lingkungan Universitas Indonesia; Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga dan Yayat Supriyatna.
Masukan mereka terkait penangan banjir Jakarta akan diteruskan ke Anies Baswedan.
"Jadi Pansus Banjir Insyaallah akan bekerja cepat. Bulan ini kami akan memberi rekomendasi ke depannya bagaimana secara program maupun anggaran DKI Jakarta sehingga nanti hasil rekomendasi kami bisa dibaca publik," tegas Zita.
Baca juga: Dihantam Trailer, Truk Pasir Nyangkut di Sparator Jalan Marunda Makmur
Dipertegas mengenai apa saja masukan yang akan diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta, Zita mengaku sejauh ini rekomendasinya masih disusun.
Namun yang jelas DKI Jakarta sampai sekarang belum punya perencanaan jangka panjang buat menuntaskan banjir ibu kota
"Ya masih dibuat. Jadi di DKI Jakarta memang belum ada master plan, bukan master plan infrastruktur ya, kalau infrastruktur sudah ada di RPJMD dan di rencana jangka panjang," pungkas perempuan yang juga Wakil Ketua DPRD DKI tersebut. (yono/tri)
