JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko heran mengapa ada yang menolak peraturan yang disebutnya dapat ‘menyederhanakan regulasi’ dan ‘mengubah wajah’ Indonesia
"Wajah Baru Indonesia adalah wajah rakyat. Wajah bahagia di mana kita punya harga diri, punya martabat. Rakyat yang mempunyai daya saing, punya peluang dan karier, serta punya masa depan," kata Moeldoko dalam siaran pers, Sabtu (17/10/2020).
"Mau diajak bahagia saja kok susah amat?" tambahnya.
Baca juga: UU Cipta Kerja Berikan Peluang, Lindungi Usaha Syariah
Ia lantas menyinggung pentingnya UU Cipta Kerja dengan memberikan contoh ada 33 juta orang yang mendaftar menjadi peserta program Kartu Prakerja.
"Betapa besar kebutuhan lapangan kerja saat ini," katanya.
Melalui UU Cipta Kerja ini, lanjutnya, akan membuka kesempatan yang luar biasa bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi.
Baca juga: Nasdem: UU Cipta Kerja Beri Kepastian, Penerapannya Perlu Kecermatan
“Mereka yang tadinya mengurus perizinan panjang dan berbelit, nanti cukup lewat satu pintu saja, " ujarnya.
Mantan Kasad dan Panglima TNI ini mengatakan ada paradoks dalam penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
Di sisi lain, lanjutnya, publik kerap mengeluh soal birokrasi yang lamban, berbelit, menyebalkan, yang membuat tidak ada kepastian bagi siapa pun.
Baca juga: Kepolisian Ditantang Presidium KAMI untuk Buktikan Dalang Demo Anarkis
Tapi di sisi lain, ketika UU Cipta Kerja dibuat untuk mengatasi itu, masyarakat menolak.
Ia juga menyinggung orang-orang yang menolak peraturan ini, termasuk banyak tokoh, yang menurutnya sesungguhnya belum memahami isi sepenuhnya.
"Mereka menyampaikan keberatan isi substansi dari undang-undang yang mungkin itu konsep sebelum disahkan," ungkapnya. "Jadi jangan buru-buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh, isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja ini.”
Baca juga: Ditengah Pandemi Covid-19, Industri Otomotif Terus Dipacu
Meski begitu, menurutnya pemerintah memang sudah bisa memprediksi UU Cipta Kerja akan memunculkan risiko dan perdebatan.
Dan Presiden Joko Widodo, katanya, berani mengambil risiko itu. (tri)
