JAKARTA - Hari ini, Selasa (13/10/2020), rencananya 10.000 orang dari berbagai ormas mengepung Istana. Mereka mendesak Presiden Jokowi membatalkan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Massa yang akan turun terdiri dari ormas Islam dan ormas lainnya, termasuk juga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persatuan Alumni (PA) 212, dan juga para buruh serta mahasiswa.
Masyarakat diimbau mewaspadai jalur-jalur yang akan dilalui massa supaya tidak terjebak kemacetan. Sedangkan area ‘Ring I’ seputar Istana bakal steril dan dijaga ketat.
Baca juga: Tolak UU Ciptaker, 10.000 Massa PA 212 dan Ormas Islam akan Geruduk Istana
Selain dari Jakarta, para pendemo juga ada yang berasal dari luar Ibukota. Aksi unjuk rasa akan dimulai siang, setelah Salat Zuhur. Aksi ini akan terpusat di Istana Kepresidenan dengan titik kumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
“Rencananya kami akan menurunkan sekitar 10.000 orang untuk mengepung Istana,” kata Ketua Presidium Alumni (PA) 212, Ustadz Bernard Abdul Jabbar, saat dihubungi Senin (12/10/2020).
Pihaknya akan minta Jokowi untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pembatalan Omnibus Law . “Kami yakin akan diblokir saat akan mendekati Istana,” tutur Bernard.
Baca juga: Demo Kepung Istana, Dishub DKI Rekayasa Lalin, Ini Pengalihan Arusnya
Meskipun akan diblokir, sambung Bernard, yang penting sudah menyampaikan aksi untuk memprotes pemberlakuan Omnibus Law. Terkait sudah ada klarifi kasi dari Presiden Jokowi, bahwa aksi buruh dan mahasiswa termakan hoaks dari UU Ciptaker, Bernard menegaskan pihaknya bukan orang bodoh.
Tak Ikut-ikutan
Sementara itu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan tidak akan ikut-ikutan aksi unjuk rasa yang akan mengepung Istana.
Namun demikian, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti, mengaku menghormati masyarakat yang akan demonstrasi.
“Sebab menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD,” terang Seketaris Jenderal PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti, Senin (13/10/2020).
Baca juga: Muhammadiyah Tegaskan Ogah Ikut Demo Kepung Istana
Ia menegaskan, Muhammadiyah sendiri tidak ada hubungan, dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pasa Selasa (13/10/2020). Muhammadiyah lebih fokus pada penananganan Covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
Karena itu, lanjut dia, bagi masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan (vandalisme). Aparat keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi clash antara masyarakat dengan aparat.
Ulama Banten
Sedangkan ulama Banten mendukung pihak yang menolak UU (Omnibus Law) Cipta Kerja. Mereka berasal dari organisasi Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP).
Hal itu disampaikan langsung kepada Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Kota Serang Banten. “Kami mengucapkan terima kasih kepada PKS yang secara tegas menolak Omnibus Law cipta kerja,” bunyi pernyataan yang disampaikan Kiai Sulaeman Maruf, Kiai Enting, Kiai Jawari, dan Kiai Hasanudin sebagai sesepuh dan pimpinan FSPP.
Baca juga: Ulama Banten Dukung Penuh Langkah PKS Tolak Omnibuslaw Cipta Kerja
Sementara itu aparat keamanan akan menutup sejumlah ruas jalan menuju ‘Ring I’ sekitar Istana seperti Jalan Merdeka Barat, Merdeka Utara dan Jalan Juanda.
Selain itu, tranportasi umum seperti Transjakarta juga akan dialihkan yang menuju Blok M dan Kota. Sedangkan jalur lainnya akan ditutup tergantung situasi. (johara/bi/ird/ys)