JAKARTA - Rencana mengepung Istana yang akan dilaksanakan pada Selasa (13/10/2020), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menghormati masyarakat yang akan demonstrasi.
"Sebab menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD," terang Seketaris Jenderal PP Muhammadiyah di Jakarta, Prof Abdul Mu'ti di Jakarta, Senin (13/10/2020).
Abdul Mu'ti menegaskan Muhammadiyah sendiri tidak ada hubungan, dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pasa Selasa (13/10/2020). Muhammadiyah lebih fokus pada penananganan Covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
Baca juga: Hendak Demo ke Istana, Ratusan Pelajar Diangkut Polisi untuk Rapid Test
Ia menambahkan dalam situasi sekarang, sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi.
"Aksi demonstrasi lebih banyak madlaratnya daripada manfaatnya. Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung madlarat dibandingkan manfaat. Dalam hukum Islam hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim)," terang Abdul Mu'ti.
Karena itu, lanjut dia, bagi masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan (vandalisme). Aparatur keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi clash antara masyarakat dengan aparat.
Baca juga: Soal UU Cipta Kerja Seharusnya Dijelaskan Kepada Masyarakat Mana yang Hoaks dan yang Benar
Muhammadiyah akan tetap bersikap kritis kepada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan, terutama yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam. Akan tetapi, Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa. (johara/ys)