JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Komite Percepatan Reformasi Birokrasi Nasional meminta ASN harus bersikap adil, tidak berpihak dan memihak di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
"ASN harus bersikap adil, tidak berpihak dan memihak, serta tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan apapun dan siapapun baik pribadi, kelompok ataupun golongan," terang KH Ma'ruf.
Itu disampaikan KH Ma'ruf dalam sambutannya secara virtual pada acara
Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN bertema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri", di Jakarta, Rabu (7/10).
Baca juga: KASN Sebut 694 ASN Langgar Netralitas Sejak Masa Kampanye Pilkada
Wapres menandaskan bahwa netralitas ASN dapat menjaga dan menangkal praktik politisasi birokrasi yang dapat menjauhkan kita dari tujuan membangun birokrasi yang professional, sebagai penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, good and clean governance.
“Kondisi yang nyata terkait netralitas ASN belum sesuai dengan amanat undang undang” ujar Ma’ruf.
Fenomena banyaknya pelanggaran netralitas ASN menjadi keprihatinan tersediri, karena banyak manfaat yang bisa didapatkan apabila para kepala daerah bisa menjaga netralitas ASN.
Baca juga: Diduga Libatkan ASN Saat Kampanye, GPSP Laporkan Paslon Muhamad-Saraswati
“Para kepala daerah akan mudah dalam mencapai target kinerja apabila ASN netral, fokus bekerja dan tidak dilibatkan dalam aktifitas politik” tegas Wapres.
Terakhir, KH Ma'ruf menyampaikan bahwa fungsi pengawasan Netralitas ini menjadi penting dan memberikan apresiasi atas capaian kinerja KASN selama ini.
“Pemerintah akan terus mendukung penguatan kelembagaan dan kewenangan KASN menjadi pengawas terdepan dalam mengawal netralitas ASN dalam kerangka sistem merit di seluruh instansi pemerintah, ” tandasnya. (johara/tri).