JAKARTA - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 14 September dinilai sudah sesuai instruksi Presiden Jokowi.
Demikian disampaikan anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera yang dihubungi di Jakarta, Sabtu sore (12/9). "Pak Anies justru melaksanakan perintah Pak Jokowi dengan menerapkan PSBB," terang Mardani.
Sebelumnya, para menteri ekonomi Presiden Jokowi menilai PSBB yang bisa diterapkan Anies bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat. Kritikan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Mardani menilai kebijakan rem darurat yang dilakukan Anies itu sudah tepat. Karena penambahan Covid-19 yang sudah darurat membebani kapasitas kesehatan DKI.
"Kritik dari para menteri bagus untuk menyempurnakan kebijakan Anies. Tapi kritik yang bernada menyerang perlu dikurangi," tegas anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta.
Ia menjelaskan para kepala daerah , bukan hanya Anies di DKI yang merasakan dampak dari Covid -19 tapi juga daerah lainnya. "Mestinya Pemerintah Pusat bekerjasama dengan erat dengan para kepala daerah bukan mengeluarkan kritik yang menyerang," papar Mardani.
Ia mengatakan sebelumnya Presiden Jokowi menggunakan istilah rem dan gas dalam penanganan kesehatan dan untuk pemulihan ekonomi. Sebab itu, apa yang dilakukan Anies adalah menarik rem darurat untuk menghentikan peningkatan angka Covid -19.
Seperti diketahui menjelang diberlakukan PSBB pada Senin (14/9), terjadi lonjakan kasus positif Covid -19 pada hari ini Sabtu (12/9) yang mencapai 3.806 orang, secara nasional jumlah mereka yang positif mencapai 214.746.
Sedangkan mereka yang meninggal dunia ada tambahan per hari ini sebanyak 106 orang, sehingga secara keseluruhan mereka yang wafat mencapai 8.650 orang. Pasien sembuh bertambah 2.241 sehingga jumlahnya 152.458 orang. (johara/win)