JAKARTA - Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan peran hubungan masyarakat (humas) baik di kementerian, maupun lembaga untuk mensosialisasi program pembangunan, daripada menyewa influencer dengan biaya yang cukup besar. influencer adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat.
"Daripada menyewa influencer dengan biaya yang cukup besar, sebaiknya optimalkan saja humas yang ada di kementerian," terang anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kepada Pos Kota di Jakarta, Sabtu (22/8).
Anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta Ini menilai menjadi aneh sudah memiliki humas, tapi masih menyewa influencer dengan biaya yang tidak sedikit.
"Kalau memang humas tidak memiliki kemampuan dalam mensosialisasi program, maka mereka agar dididik sehingga menjadi menjadi profesional," tutur Mardani.
Ia menambahkan kampanye sudah selesai sehingga kalau pemerintah memiliki program pembangunan yang harus disosialisasikan kepada masyarakat, langsung saja di-deliveri saja kepada masyarakat miskin, masyarakat tertinggal sehingga mereka merasa kehadiran negara.
"Mereka merasakan adanya peningkatan pendidikan, kesehatan yang terjaga dan pekerjaan yang akan ada. Sebab itu, pemerintah tidak main-main dengan pencitraan," tegas Mardani.
Terkait penggunaan dana influencer yang mencapai Rp90 miliar, Mardani mempertanyakannya kepada siapa saja dana itu diberikan.
Sebelumnya, tenaga influencer menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan dana yang dikeluarkan untuk influencer mencapai Rp90,45 miliar yang digunakan pemerintah pusat mulai dari 2017 hingga 2020.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian menjelaskan, sejak awal pemerintah memang memanfaatkan berbagai jalur komunikasi yang efektif agar program dan kebijakan bisa dipahami oleh masyarakat.
"Salah satunya, influencer atau tokoh publik yang dikenal kalangan luas. Influencer adalah mereka yang punya massa, punya pengikut, punya pendengar," terang Donny di Jakarta, Jumat (21/8). (johara/win)