ADVERTISEMENT
Kamis, 9 April 2020 18:10 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
JAKARTA -Virus corona atau covid-19 yang mewabah memicu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan daerah lainnya.
Namun, PSBB tersebut dinilai belum disertai dengan kebijakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Padahal, PSBB secara langsung membatasi pergerakan masyarakat untuk berusaha.
Hal ini sangat disayangkan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Karena itu, dia meminta kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra di Komplek Parlemen Senayan untuk menggunakan hak yang dimiliki melalui komisinya masing-masing.
"Terutama bagaimana kegiatan pemerintahan semua diarahkan bagi penanganan dan penyelesaian covid 19. Baik penanganan dampak kesehatan atau sosial dan ekonomi," ungkap Ahmad Muzani, Kamis (9/4/2020).
Hal terpenting lainnya adalah menjamin kesejahteraan masyarakat selama masa pandemi virus corona. sehingga dapur setiap rakyat Indonesia bisa terus menyala.
"Walau sederhana, kepastian bisa makan pada setiap keluarga itu mengefektifkan kebijakan physical distancing atau menjaga jarak," ujarnya.
Seruan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona itu pun dapat dipatuhi masyarakat. "Kebijakan physical distancing ini tidak efektif kalau tidak ada kepastian dapur setiap keluarga bisa ngebul," ujarnya.
"Melalui kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, kita ingin bahwa kepastian itu bisa didapatkan melalui berbagai macam anggaran yang sedang kita bicarakan dengan pemerintah," tambahnya.
Galang Sumbangan
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT