Sisa APBD DKI 2017 Rp13,1 Triliun Disorot

JAKARTA –Anggota DPRD DKI soroti besarnya sisa APBD 2017 yang mencapai Rp13,1 triliun. Besarnya anggaran dinilai menjadi kegagalan Pemprov DKI elakukan penyerapan yang berimplikasi pada pelemahan ekonomi ibukota. Hal tersebut diungkapkan beberapa fraksi DPRD DKI dalam rapat paripurna pertanggungjawaban APBD 2017, Rabu (4/7/2018). Fraksi PKS misalnya, menanyakan melonjaknya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2017 jika dibandingkan dengan silpa tahun 2016 yang hanya sebesar Rp 7,7 triliun. "Penyerapan anggaran yang masih belum meningkat sementara pendapatan mengalami peningkatan menyebabkan silpa meningkat cukup tajam menjadi Rp 13,1 triliun," kata anggota Fraksi PKS, Muhammad Subki, Begitu pula Fraksi Partai Hanura yang menilai perlunya keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam mengalokasikan anggaran. Hanura berpendapat, tingginya silpa disebabkan eksekusi yang tak sesuai dengan program yang direncanakan. "Agar alokasi anggaran APBD benar-benar dapat digunakan dengan baik dan proporsional sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya agar tidak menimbulkan tingginya Silpa," ujar anggota Fraksi Partai Hanura, Ruslam Amsyari. Sementara itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, terkait penyebab tingginya silpa. Mereka menduga, banyak program yang tidak dieksekusi. "Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar saudara gubernur dan wakil gubernur lebih memperhatikan program-program yang tidak dapat menyerap anggaran yang sesuai dengan target yang ditentukan," ujar Tandanan Daulay dari Fraksi Partai Golkar. Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem mengingatkan kemungkinan terjadinya pelemahan ekonomi jika anggaran tidak terserap dengan baik. "Angka ini bukanlah angka yang kecil, dan juga hal ini menunjukkan adanya kegagalan penyerapan anggaran yang juga berdampak pada melemahnya ekonomi serta daya beli masyarakat yang saling berimplikasi satu dengan yang lain," ujar anggota Fraksi Nasdem, Bestari Barus. Dari sejumlah fraksi di DPRD DKI, hanya Fraksi PDI-P yang menilai besarnya silpa bukan masalah besar. Menurut anggota Fraksi PDI-P, Rikardo, sebesar apa pun silpa, hal itu bukanlah pelanggaran APBD. "Sebesar apa pun bukanlah pelanggaran APBD, yang terbaik adalah over pendapatan daerah, terlaksana seluruh yang telah direncana dalam APBD, dan ada efisiensi tanpa mengurangi kualitas pembangunan, barang dan jasa, dan pelayanan masyarakat," ujar Rikardo.(john/ruh)