Massa Ojek Online Beri Waktu Sebulan Buat Jokowi

JAKARTA (Pos Kota) - Aksi driver ojek online pada Kamis, (23/11/2017) berbuah dialog. Mediasi di dalam Istana  diterima oleh Tatang, selaku Deputi Bidang Komunikasi Kepresidenan. "Pak presiden akan mempelajari. Dalam perbincangan tadi diterima, dan mereka kaget isu yang dialami oleh driver online ini sangat menyedihkan. Nggak nyangka diperlakukan seperti itu oleh aplikator. Dari pihak KSP berjanji akan menyelesaikan masalah ini dan mendorong adanya peraturan." kata A. Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA). Tidak ada deadline untuk menyelesaikan masalah ini, tapi massa aksi memberi waktu sebulan untuk pemerintah menyelesaikan masalah ini. Jika dalam sebulan tidak ada progress, maka akan turun Aksi lagi dengan lebih banyak massanya. "Ada statement bahwasanya pemerintah akan bersikap. mereka akan mempelajari dahulu bersama presiden. Nyampe ke presiden yang penting" Lanjut Tigor. Ia juga menegaskan Kementrian Perhubungan harus membuat regulasi yang jelas untuk driver ojek online. Ia mneilai pembuatan regulasi tersebut dapat memudahkan pekerjaan seorang ojek online. "Jangan ada diskriminasi, taksi online aja ada regulasi jelasnya kita juga harus ada. Mereka harusnya diakui secara hukum," tegas Azas. Menurutnya, ojek online sebelumnya kehadirannya dielu-elukan tapi kini kian dilupakan. "Dulu yang sampai diajak makan sama presiden siapa? Ojek online lho," jelasnya. Ia juga beranggapan perusahaan aplikator penyedia ojek online harusnya memihak pengemudi. Alasannya, driver sebagai mitra usaha harus selalu diajak berunding masalah regulasi. Khususnya masalah tarif dia menegaskan penentu tarif adalah penyedia transportasi. "Masalah tarif harusnya driver sebagai mitra juga diajak untuk diskusi. Mereka kan sampai ada komunitasnya harusnya ajak dong duduk bareng juga," tambah Azas. (mo4/sir)