Bambang Soesatyo Anggap KPK Tajam ke Bawah

JAKARTA (Pos Kota) - Ketajaman pisau penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dalam kasus suap SKK Migas, hingga pekan ketiga Januari 2014, sudah lebih dari cukup. Sayangnya, masih tajam ke bawah. Berpijak pada kesaksian Devi Ardi di pengadilan  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta,  tentang kenyamanan istana, berkembang harapan agar pisau penyelidikan KPK juga tajam ke atas. "Jangan lupa, publik sangat mahfum kalau model kasus suap SKK Migas itu selalu melibatkan kekuasaan yang lebih tinggi, bukan sekadar kepala SKK Migas atau Sekjen kementerian ESDM sekali pun.  Sebab, nilai omzet bisnisnya sangat besar, tercermin dari jumlah uang sogok Rp 12 miliar untuk pengaturan enam lelang," kata Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Minggu (19/1). Maka, perlu disimak lagi penuturan Devi  Ardi yang sudah menjadi fakta persidangan.  Trader Migas yang juga pengendali Kernel Oil, Widodo Rathanachaitong,  bertutur tentang hubungannya dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan putra Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono. "Ada tujuh perusahaan, ada jaringan ke Istana, DPR, dan Dipo Alam," ujar Devi Ardi saat bersaksi untuk terdakwa Simon Gunawan Tanjaya. Dan, "Kalau Rudi berhubungan baik dengan Widodo, Ibas dan Istana tenang," tutur Devi Ardi meniru pernyataan Widodo. "Saya pernah tegaskan, Rudi tak mungkin main sendiri. Kalau Rudi berani mengatur lelang untuk kepentingan Widodo, bisa dipastikan pejabat di atas Rudi  atau pemberi perintah hanya siap terima bersih agar tenang dan nyaman. Uang sogok 200 ribu dolar AS di ruang kerja Sekjen Kementerian ESDM itu bisa dijadikan indikatornya," papar Bambang. Siapa yang memerintah Rudi, tanya Bambang. Jawabannya, lanjutnya, bergantung pada keberanian Rudi. "Saya dan juga publik berharap KPK pada waktunya nanti berani mengarahkan pisau penyelidikan ke aktor utama kasus ini," katanya. Menyusul tertangkapnya Rudi, berkembang ragam rumor. Misalnya, para pemenang lelang di SKK migas wajib menyisihkan 2 dolar AS kepada oknum penguasa. Rumor seperti itu biasanya berasal dari orang dalam, yang untuk kasus ini tentu saja bersumber dari internal SKK Migas atau kementerian ESDM. (rizal/d)