JAKARTA (Pos Kota)  - Kementerian Agama (Kemenag) agar tertibkan 'broker' (calo) penyelenggara ibadah umrah karena sekarang ini praktiknya sudah sampai ke desa-desa, hingga berpotensi merugikan masyarakat, misalnya, gagal berangkat ke Tanah Suci padahal mereka sudah mendaftar untuk melaksanakan umrah. “Selain itu, calo ini yang mengakibatkan banyak Warga Negara Indonesia (WNI) 'overstay' (tinggal melebih batas waktu) di Arab Saudi lewat jalur ibadah umrah,” papar pengurus Konsorsium Penyelengara Umrah AMPUH, Mahfudz Djaelani di Jakarta, Senin (6/1). Ia mengungkapkan, saat ini semakin banyak penyelenggara umrah ilegal dan menyebar janji umrah ke desa-desa. Padahal tidak diketahui dari mana mereka mendapatkan izin dan visa umrah. Di sisi lain banyak provider yang menjual visa ke penyelenggara umrah lebih mahal ke jamaah. Ia mencontohkan, biaya visa dari Arab Saudi hanya 65 dolar AS. Tapi kenyataannya provider visa di tanah air menjual ke penyelenggara bisa melebihi 70 dolar AS. "Dengan konsorsium ini, provider visa kami terjamin dan hanya menjual 66 dolar AS, sehingga lebih murah bagi jamaah," terangnya. Mahfudz juga mengatakan pihaknya membentuk konsorsium ini tidak lain untuk mengantisipasi adanya penyelenggara umrah yang dapat merugikan masyarakat. “Banyak umat Islam yang memilih melaksanakan ibadah umrah karena terbatasnya kuota haji, tetapi kondisi seperti ini akhirnya banyak perusahaan penyelenggara umrah yang ilegal,” tutur Mahfudz seraya menambahkan telah membentuk konsorsium penyelenggara umrah bersama 30 perusahaan umrah lainnya. (johara/sir) Teks Gbr-Pengurus Konsorsium Penyelenggara Umrah AMPUH Mahfudz Djaelani (kiri) saat memberikan keterangan soal banyaknya jemaah ibadah umrah yang tertipu. (johara)