POSKOTA.CO.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah menggulirkan kebijakan baru yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan remaja di wilayahnya.
Program ini melibatkan penempatan siswa-siswa bermasalah ke dalam barak militer untuk mendapatkan pembinaan karakter yang mencakup pendidikan etika, kedisiplinan, serta pengetahuan dasar.
TNI menyatakan kesiapannya mendukung program ini, selama pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi yang matang dan atas persetujuan orang tua.
Baca Juga: 5 Pinjol Resmi di Play Store yang Aman dan Terpercaya 2025
Penjelasan TNI: Penempatan Siswa Berdasarkan Kesepakatan Sekolah dan Orang Tua
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa penentuan siswa yang akan mengikuti program tersebut dilakukan secara selektif dan berbasis kesepakatan.
“Diprioritaskan siswa yang terlibat tawuran, geng motor, atau mereka yang orang tuanya merasa kesulitan dalam memberikan pembinaan etika,” ujar Wahyu dalam keterangan tertulis kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa TNI tidak serta-merta menerima siswa tanpa proses koordinasi. Dalam pelaksanaannya nanti, keterlibatan aktif sekolah dan persetujuan orang tua merupakan syarat mutlak.
Tahapan dan Lokasi Masih Dikaji
Terkait waktu pelaksanaan, Wahyu menyebut bahwa program tersebut masih dalam tahap pembicaraan teknis bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah penentuan lokasi pelatihan karena belum semua wilayah di Jabar memiliki barak militer yang siap untuk kegiatan pembinaan.
“Secara garis besar, program ini bertujuan membina karakter siswa, bukan sekadar hukuman atau bentuk penindakan. Pendidikan yang akan diberikan mencakup etika, pertanian, dan pembinaan perilaku,” tambah Wahyu.
Polri Menunggu Arah Koordinasi
Di sisi lain, Kepolisian Daerah Jawa Barat belum secara resmi dilibatkan dalam program tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Hendra Himawan, menyampaikan bahwa pihaknya belum mendapatkan arahan teknis mengenai pelibatan aparat kepolisian dalam pembinaan siswa.
“Kami masih menunggu arahan dari Pemprov. Kepala SPN (Sekolah Polisi Negara) menyatakan belum ada pembahasan detail mengenai pelaksanaan teknisnya. Tapi secara prinsip kami siap jika diminta berkoordinasi,” ucap Hendra.
