JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Redaksi Poskota menerima kunjungan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Jakarta, Senin, 28 April 2025. Berbagai persoalan Jakarta didiskusikan dalam pertemuan yang penuh keakraban tersebut.
Mulai dari masalah pendidikan, penanganan banjir, hingga penanganan pengangguran dibahas di ruang Redaksi Poskota di Jalan Bang Pitung, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Kedatangan anggota Fraksi PSI DPRD DKI yang terdiri dari William Aditya Sarana dan Kevin Wu, yang merupakan anggota Komisi A; Francine Widjojo, anggota Komisi B; Josephine Simanjuntak, anggota Komisi C; Bun Joi Phiau, anggota Komisi D dan; Justin Adrian Untayana, anggota Komisi E, ini diterima langsung Pemimpin Umum sekaligus Direktur Utama Poskota, H. Azisoko yang didampingi Wakil Pemimpin Redaksi Poskota, Guruh Nara Persada.
Dalam kesempatan tersebut, Azisoko menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan tersebut. Menurutnya, PSI memiliki tujuan yang sama dengan Poskota, yaitu ingin menjadikan Jakarta lebih baik lagi.
Baca Juga: DPRD Jakarta Minta Bina Marga Perbaiki Jalan Rusak di Flyover Grogol Jakbar
"Poskota sebagai media memiliki fungsi kontrol sosial. Hal ini sejalan dengan fungsi dewan yang bertugas menjadi pengawas pembangunan di Jakarta," kata Azisoko dalam pertermuan di kantor Poskota, Jalan Bang Pitung No.22 3, RT.2/RW.2, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat.
Azisoko berharap Poskota bisa berkolaborasi dengan PSI dalam berkontribusi membangun Jakarta.
"Perlu peran seluruh elemen untuk membantu Jakarta mengentaskan berbagai permasalahan kotanya. Tidak terkecuali media. Melalui fungsinya media dapat memberikan kontribusi melalui publikasi terkait berbagai permasalahan Jakarta. Baik yag sudah terselesaikan maupun yang belum agar menjadi perhatian pemangku kepentingan. Dan kami siap bersinergi untuk hal itu," katanya.
Adapun dalam kesempatan ini, Justin tidak menampik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta sebesar Rp91,34 triliun, berbagai permasalahan yang krusial masih menghinggapi masyarakat.
Baca Juga: DPRD Jakarta Bentuk Pansus untuk Atasi Masalah Parkir Liar
Masalah-masalah tersebut, termasuk sektor pendidikan yang tahun ini menelan anggaran Rp18,4 triliun. Dengan besarnya alokasi anggaran, Justin menyatakan hal itu tidak selaras dengan kualitas pendidikan yang diterima para siswa.
"Contoh kecilnya adalah prestasi siswa. Anggaran pendidikan Jakarta itu jauh lebih besar dari provinsi lainnya, namun kenapa siswa kita malah kalah di kompetisi nasional dari daerah lainnya. Ini indikator sederhana," ucapnya.
Begitupun dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang dinilai baru sebatas program populis dari setiap gubernur. Pasalnya, tanpa ada pengawasan program ini akan melenceng dari tujuannya.
"Apakah kebijakan yang sekarang sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dari digulirkannya KJP Plus ini. Indikatornya jangan hanya jumlah penerimannya saja, tapi bagaimana manfaatnya untuk peningkatan kualitas siswa itu sendiri," ujarnya.
Baca Juga: DPRD Jakarta Desak JakPro Segera Tempatkan Warga Kampung Bayam ke Rusun
Menimpali hal tersebut, Josephine mengatakan sektor pendidikan menjadi perhatian PSI. Pasalnya dengan bonus demografi, pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting.
"Jangan sampai bonus demografi ini malah menjadi bom waktu yang menghancurkan Jakarta lantaran warga usia produktif tidak memilik pendidikan dan keterampilan untuk masuk ke dalam industri," ucap dia.
Peeihal masalah pengangguran juga diungkapkan Francine. Ia mengaku terus mendorong Pemprov Jakarta membuka pelatihan kerja.
"Namun yang perlu diingat pelatihan keterampilan kerja yang digelar harus sesuai dengan kebutuhan industri zaman sekarang. Jangan pelatihan kerja hanya sebatas pelatihan mengemudi saja dan akhirnya hanya menjadi sopir," kata Francine.
Sementara itu, Bun Joi Phiau bercerita tentang penanganan banjir yang dinilainya masih belum ada langkah serius, misalkan minimnya program terkait penambahan waduk maupun normalisasi waduk yang ada, padahal infrastruktur ini sangat penting untuk pengendali banjir di Jakarta.
"Sejauh ini hanya pengerukan terhadap saluran yang ada. Padahal anggaran penanganan banjir Jakarta cukup besar mencapai Rp4 triliun," ucap Bun Joi Phiau.
