"Contoh kecilnya adalah prestasi siswa. Anggaran pendidikan Jakarta itu jauh lebih besar dari provinsi lainnya, namun kenapa siswa kita malah kalah di kompetisi nasional dari daerah lainnya. Ini indikator sederhana," ucapnya.
Begitupun dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang dinilai baru sebatas program populis dari setiap gubernur. Pasalnya, tanpa ada pengawasan program ini akan melenceng dari tujuannya.
"Apakah kebijakan yang sekarang sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dari digulirkannya KJP Plus ini. Indikatornya jangan hanya jumlah penerimannya saja, tapi bagaimana manfaatnya untuk peningkatan kualitas siswa itu sendiri," ujarnya.
Baca Juga: DPRD Jakarta Desak JakPro Segera Tempatkan Warga Kampung Bayam ke Rusun
Menimpali hal tersebut, Josephine mengatakan sektor pendidikan menjadi perhatian PSI. Pasalnya dengan bonus demografi, pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting.
"Jangan sampai bonus demografi ini malah menjadi bom waktu yang menghancurkan Jakarta lantaran warga usia produktif tidak memilik pendidikan dan keterampilan untuk masuk ke dalam industri," ucap dia.
Peeihal masalah pengangguran juga diungkapkan Francine. Ia mengaku terus mendorong Pemprov Jakarta membuka pelatihan kerja.
"Namun yang perlu diingat pelatihan keterampilan kerja yang digelar harus sesuai dengan kebutuhan industri zaman sekarang. Jangan pelatihan kerja hanya sebatas pelatihan mengemudi saja dan akhirnya hanya menjadi sopir," kata Francine.
Sementara itu, Bun Joi Phiau bercerita tentang penanganan banjir yang dinilainya masih belum ada langkah serius, misalkan minimnya program terkait penambahan waduk maupun normalisasi waduk yang ada, padahal infrastruktur ini sangat penting untuk pengendali banjir di Jakarta.
"Sejauh ini hanya pengerukan terhadap saluran yang ada. Padahal anggaran penanganan banjir Jakarta cukup besar mencapai Rp4 triliun," ucap Bun Joi Phiau.
