Situasi ini menimbulkan polemik lantaran dana hibah diberikan secara berulang kepada yayasan yang sama, tanpa pemerataan ke lembaga lain yang juga membutuhkan.
Kondisi tersebut menjadi alasan utama Gubernur Dedi Mulyadi mengevaluasi mekanisme pengajuan dan penyaluran dana hibah dalam APBD Perubahan 2025.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menyambut baik rencana revisi APBD tersebut.
Menurutnya, perjuangan legislatif untuk kembali mengalokasikan dana hibah bagi pesantren dan masjid akhirnya membuahkan hasil.
"Alhamdulillah, perjuangan kami di DPRD Jawa Barat berhasil. Hibah untuk pesantren dan masjid kembali masuk dalam APBD 2025 melalui perubahan anggaran," ujar Ono kepada media.
Rencananya, anggaran hibah tersebut akan disalurkan sebesar Rp135 miliar untuk yayasan pesantren dan Rp9 miliar untuk masjid di seluruh Jawa Barat.
