"Dari orangtua," jawab remaja tersebut.
"Membebani engga? Terus, tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Tanpa perpisahan, emang kehilangan kenangan?" tanya Dedi.
Tak habis disitu, remaja perempuan tersebut membicarakan soal kenangan para siswa seringkali terjadi ketika perpisahan sehingga kebijakan Dedi Mulyadi kurang tepat.
"Kenangan itu bukan pada saat perpisahan, kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun," sebut Dedi.
"Engga juga sih Pak. Saya ngerasa udah lulus, kalau engga ada perpisahan, kita tuh engga bisa kumpul bareng atau ngerasain interaktif terakhir bersama teman-teman," jelasnya.
"Bayar engga? yang bayar siapa?" tanya Dedi lagi.
"Orang tua Pak," ungkapnya.
Setelah itu Dedi Mulyadi memberi penjelasan kepada anak remaja tersebut, bahwa kritik seharusnya membahas hal yang penting bukan tentang kebijakan wisuda sekolah.
"Saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah, kritik gubernur karena banjir, ini saya senang," ujar Dedi.
"Ini kritik gubernur karena perpisahan, akhirnya dibully. Dibully karena logikanya tidak tepat," pungkasnya.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai arahan Gubernur memang telah menetapkan kebijakan bahwa wisuda perpisahan dihapus.
Arahan ini memang sudah diterapkan, dimana siswa yang lulus di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA tidak boleh menggelar acara wisuda supaya tidak membebani orang tua.
.webp)
