POSKOTA.CO.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan penghentian sementara dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama.
Keputusan ini diambil sebagai langkah tegas untuk mengatasi penyalahgunaan dana yang selama ini marak terjadi, yang mengakibatkan ketidakmerataan dan penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan.
Menurut Dedi, temuan baru mengungkapkan adanya yayasan yang belum terverifikasi, namun menerima hibah miliaran rupiah, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
"Saya tidak ingin dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini harus dihentikan agar tidak ada yang dirugikan," ungkap Dedi kepada media di Bandung pada Minggu, 27 April 2025.
Keputusan penghentian dana hibah ini akan berlaku hingga proses verifikasi institusi pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat selesai dilakukan. Dedi memastikan bahwa langkah ini telah mendapat dukungan penuh dari DPRD Jawa Barat.
Langkah Positif untuk Madrasah dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Meski penghentian dana hibah diberlakukan, Dedi membuka peluang baru untuk pembangunan madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah yang menjadi tanggung jawab Kemenag kabupaten/kota.
"Pemprov Jabar akan membantu pembangunan madrasah yang memiliki data siswa yang jelas. Tidak ada tempat untuk penyalahgunaan," tambahnya.
Dedi juga menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem pendidikan, khususnya terkait penerimaan siswa baru di tingkat SMA dan Madrasah Aliyah.
Ia mendorong Dinas Pendidikan Jabar dan Kanwil Kemenag Jabar untuk memperjelas daya tampung sekolah. Bila kapasitas sekolah tidak mencukupi, siswa akan diarahkan ke sekolah swasta yang telah disetujui.
Langkah serupa juga akan diterapkan pada penerimaan siswa di tingkat SD dan SMP yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
"Seluruh pihak perlu bersinergi dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik di Jawa Barat," tegas Dedi.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan sekolah menengah pertama dan atas harus memperhatikan lokasi agar tidak saling berebut siswa dengan sekolah-sekolah lainnya.
Dengan rencana reformasi ini, Gubernur Dedi Mulyadi yakin bahwa target 100 persen partisipasi sekolah hingga jenjang SMA/MA dapat tercapai di seluruh wilayah Jawa Barat.
