Retribusi parkir liar pun justru sering masuk ke kantong pribadi atau dikuasai organisasi masyarakat (ormas) dengan kemungkinan kompensasi politik kepada pejabat daerah.
"Sejumlah titik parkir dikuasai ormas, bisa jadi pada masa tertentu ada perjanjian tidak tertulis dengan kepala daerah sebagai pendukung kemenangan hingga terpilih," ujar Djoko
Di samping itu, kebutuhan layanan perparkiran yang tinggi di Jakarta belum dibarengi penyediaan fasilitas parkir. Djoko menuturkan, hal tersebut disebabkan pembatasan atau pengurangan jumlah ruang parkir secara bertahap, keterbatasan lahan, keterbatasan anggaran pembangunan fasilitas parkir, serta dampak revitalisasi trotoar.
"Penindakan berupa derek kendaraan dan cabut pentil sudah dilakukan tapi belum memberikan efek jera karena masih banyak pelanggaran terutama saat petugas tidak mengawasi," ujarnya.
