JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Ribuan warga Kampung Kebon Sayur, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, menggeruduk Balai Kota Jakarta, Senin, 21 April 2025.
Mereka menuntut legitimasi dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, atas lahan yang telah mereka tempati selama lebih dari dua dekade.
Sejak pagi, warga telah berkumpul dan melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota.
Mereka membawa sejumlah poster dan spanduk, meminta perhatian langsung dari Gubernur Jakarta terkait nasib mereka.
Ketua Aliansi Perjuangan Warga Kebon Sayur, M. Andreas, menyampaikan bahwa warga mendesak adanya pengakuan resmi dari Gubernur terkait keberadaan mereka di atas lahan tersebut.
Baca Juga: Warga Kebon Sayur Geruduk Kantor Wali Kota Jakbar, Tuntut Aktifitas Penggusuran Dihentikan
"Kami meminta legitimasi, pernyataan sah dari Gubernur Jakarta, bahwa warga Kebon Sayur ini sudah menempati selama lebih dari 20 tahun," ujar Andreas di lokasi aksi.
Sebelumnya, warga juga pernah melakukan unjuk rasa di Kantor Wali Kota Jakarta Barat untuk meminta penghentian penggusuran rumah-rumah mereka. Namun, hasil mediasi tersebut dinilai tidak memuaskan.
"Terakhir itu yang habis unjuk rasa hanya sebatas audiensi aja, gak ada pernyataan konkret dari pemerintah," jelasnya.
Dalam aksi yang digelar kali ini, warga turut mempertanyakan legalitas klaim kepemilikan lahan oleh pihak tertentu. Mereka menduga lahan yang selama ini mereka tempati diakui secara sepihak.
"Itu SHGB Pertamina, tapi dia tidak menguasai seluas 21,5 hektare itu," kata Andreas menegaskan.
Andreas juga menyatakan bahwa warga membutuhkan perlindungan dari pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jakarta, mengingat saat ini mereka tidak memiliki sertifikat kepemilikan dan dihadapkan dengan tekanan dari pihak yang dituding sebagai mafia tanah.
Baca Juga: Kawasan Kebon Sayur akan Digusur, Ribuan Warga Bersiap Terusir
"Warga kan sertifikat belum ada, sementara yang dihadapkan warga itu ada mafia tanahnya," tandasnya.
Sebelumnya, pada 17 Maret 2025, warga juga sempat berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Jakarta Barat dengan tuntutan serupa.
Mereka meminta penghentian aktivitas penggusuran yang diduga dilakukan oleh kelompok preman.
Sekretaris Jenderal Agra sekaligus pendamping warga, Saiful Watoni, 37 tahun, menyebut bahwa aksi tersebut dipicu oleh kehadiran alat berat yang secara tiba-tiba masuk ke wilayah Kebon Sayur.
"Pertama, bahwa tiba-tiba itu sejak dua mingguan yang lalu, sejak 2 Maret, itu tiba-tiba ada alat berat yang datang ke Kampung Kebon Sayur, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng," kata Saiful di lokasi.
"Alat berat ini dikawal oleh sekelompok orang tidak dikenal, yang kita indikasikan itu adalah preman," sambungnya.
Saiful menjelaskan, warga sebenarnya tidak keberatan jika dilakukan penggusuran selama prosesnya didahului oleh mediasi dan disertai bukti sah kepemilikan lahan.
Namun, hingga saat ini, warga belum pernah melihat bukti otentik dari pihak yang mengaku pemilik lahan.
Baca Juga: DPRD Jakarta Desak JakPro Segera Tempatkan Warga Kampung Bayam ke Rusun
"Ada sekitar 3.000 kepala keluarga yang tinggal di situ," terang Saiful.
Ia menambahkan, pada tahun 2013 warga pernah melakukan negosiasi dan menyatakan kesediaan meninggalkan lahan jika terbukti ada pemilik sah.
Sayangnya, sejak kesepakatan itu, tidak pernah ada tindak lanjut resmi.
"Tidak ada bukti yang ditunjukkan selain cuma plang klaim kepemilikan yang berdasarkan pada hasil putusan pengadilan tahun 2013, yang kami juga menyaksikan. Karena sampai dengan saat ini tidak pernah menunjukkan secara langsung kepada warga," tutup Saiful.
