Andreas juga menyatakan bahwa warga membutuhkan perlindungan dari pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jakarta, mengingat saat ini mereka tidak memiliki sertifikat kepemilikan dan dihadapkan dengan tekanan dari pihak yang dituding sebagai mafia tanah.
Baca Juga: Kawasan Kebon Sayur akan Digusur, Ribuan Warga Bersiap Terusir
"Warga kan sertifikat belum ada, sementara yang dihadapkan warga itu ada mafia tanahnya," tandasnya.
Sebelumnya, pada 17 Maret 2025, warga juga sempat berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Jakarta Barat dengan tuntutan serupa.
Mereka meminta penghentian aktivitas penggusuran yang diduga dilakukan oleh kelompok preman.
Sekretaris Jenderal Agra sekaligus pendamping warga, Saiful Watoni, 37 tahun, menyebut bahwa aksi tersebut dipicu oleh kehadiran alat berat yang secara tiba-tiba masuk ke wilayah Kebon Sayur.
"Pertama, bahwa tiba-tiba itu sejak dua mingguan yang lalu, sejak 2 Maret, itu tiba-tiba ada alat berat yang datang ke Kampung Kebon Sayur, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng," kata Saiful di lokasi.
"Alat berat ini dikawal oleh sekelompok orang tidak dikenal, yang kita indikasikan itu adalah preman," sambungnya.
Saiful menjelaskan, warga sebenarnya tidak keberatan jika dilakukan penggusuran selama prosesnya didahului oleh mediasi dan disertai bukti sah kepemilikan lahan.
Namun, hingga saat ini, warga belum pernah melihat bukti otentik dari pihak yang mengaku pemilik lahan.
Baca Juga: DPRD Jakarta Desak JakPro Segera Tempatkan Warga Kampung Bayam ke Rusun
"Ada sekitar 3.000 kepala keluarga yang tinggal di situ," terang Saiful.
