POSKOTA.CO.ID - Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, kembali mencuat di tengah publik.
Bukan karena kebijakan atau program kementerian yang dipimpinnya, melainkan karena beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dirinya bersama keluarga turun dari sebuah jet pribadi.
Potongan video itu dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial dan memicu perbincangan yang cukup hangat di kalangan warganet.
Video berdurasi singkat tersebut pertama kali diunggah oleh akun X (dulu Twitter) @KingPurwa pada Rabu, 9 April 2025.
Dalam video itu terlihat jelas sosok Bahlil mengenakan busana kasual, menuruni tangga pesawat jet pribadi bersama sang istri dan anak-anaknya.
Jet tersebut tampak terparkir di landasan Bandara Internasional Adi Soemarmo yang terletak di Boyolali, Jawa Tengah.
Diketahui bahwa momen tersebut terjadi saat masa libur Idulfitri, ketika banyak pejabat dan masyarakat umum melakukan perjalanan untuk mudik atau berlibur.
Namun, yang menjadi perhatian publik bukan sekadar aktivitas mudiknya, melainkan moda transportasi mewah yang digunakan.
Netizen pun menanggapi dengan berbagai opini, mulai dari yang mengkritik gaya hidup mewah pejabat negara hingga yang mempertanyakan sumber pembiayaan penggunaan jet pribadi tersebut.
Di tengah situasi ekonomi yang masih belum stabil dan kesenjangan sosial yang lebar, kemunculan pejabat negara dalam konteks kemewahan kerap kali dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat secara umum.
Fenomena ini menambah deretan kasus di mana perilaku pribadi pejabat publik menjadi sorotan, menciptakan persepsi publik mengenai gaya hidup elite politik yang dinilai jauh dari rakyat biasa.
Baca Juga: Setelah Ormas, Bahlil Lahadalia Rayu Presiden Prabowo Agar Izinkan Pesantren Kelola Tambang
Ini bukan kali pertama, dan bagi Bahlil Lahadalia, bukan pula satu-satunya kontroversi yang mengiringi karier politik dan birokrasi yang ia jalani.
Deretan Kontroversi Bahlil Lahadalia
Sejak menjabat sebagai pejabat publik, baik sebagai Menteri Investasi maupun Menteri ESDM, Bahlil telah beberapa kali menjadi topik perbincangan karena sejumlah kebijakan dan pernyataan yang kontroversial. Berikut beberapa di antaranya:
1. Dugaan Jual-Beli Izin Tambang
Pada Maret 2024, Majalah Tempo merilis hasil investigasi yang menyebut Bahlil melakukan praktik tebang pilih dalam pencabutan izin usaha pertambangan (IUP).
Kasus yang paling menonjol adalah terkait PT Meta Mineral Pradana yang tetap mendapatkan izin meski sudah tidak beroperasi sejak tahun 2010.
Belakangan diketahui bahwa perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Papua Bersama Unggul, yang disebut-sebut terafiliasi langsung dengan Bahlil.
Praktik seperti ini memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha.
Khususnya di sektor pertambangan yang sensitif terhadap isu lingkungan dan kepentingan masyarakat adat.
2. Pernyataan Tentang SDM Lokal
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Februari 2023, Bahlil menyatakan bahwa tenaga kerja lokal belum cukup kompeten untuk memenuhi kebutuhan industri bertaraf internasional.
Meskipun mungkin bermaksud sebagai kritik konstruktif terhadap kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dalam negeri, pernyataan itu dinilai melecehkan oleh sejumlah pihak.
Banyak yang merasa bahwa seharusnya pemerintah mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja nasional, bukan meragukan kemampuannya secara terbuka.
Baca Juga: Bahlil Soal Izin Tambang Ormas Islam: Kekayaan Harus Merata
3. Tudingan Campur Tangan Asing dalam Konflik Rempang
Konflik sosial yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, pada September 2023, juga menyeret nama Bahlil.
Ia menyatakan bahwa ada indikasi keterlibatan pihak asing yang memprovokasi warga dalam penolakan terhadap proyek pengembangan kawasan industri.
Meski pernyataan ini dianggap berani, sebagian pihak menganggapnya sebagai pengalihan isu dari konflik sosial yang sebenarnya lebih kompleks dan berkaitan dengan hak-hak masyarakat lokal atas tanah mereka.
4. Polemik Gelar Doktor dalam Waktu Singkat
Pada Oktober 2024, Bahlil dikabarkan berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia hanya dalam waktu 1 tahun 8 bulan.
Kecepatan ini menimbulkan polemik dan memunculkan dugaan bahwa proses akademik yang dilaluinya tidak sesuai standar.
Universitas Indonesia pun akhirnya menunda pengesahan kelulusannya dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur akademik yang ditempuh oleh Bahlil.
Baca Juga: Deretan Pelanggaran Disertasi Bahlil Lahadalia, DGB UI Tegaskan Soal Sanksi
5. Kebijakan Pelarangan Pengecer Gas 3 Kg
Sebagai bagian dari upaya penertiban distribusi gas bersubsidi, Bahlil mengeluarkan kebijakan pelarangan penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer.
Langkah ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah beralasan ingin mencegah penyalahgunaan distribusi.
Di sisi lain, masyarakat kecil yang selama ini mengandalkan pengecer untuk mendapatkan gas 3 kg merasa dirugikan.
6. Klaim Investasi di IKN yang Dipertanyakan
Pada akhir tahun 2023, Bahlil mengklaim bahwa investasi sebesar Rp200-300 triliun telah masuk ke proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Namun data resmi dari Otorita IKN pada Oktober 2024 menyebut bahwa nilai investasi yang masuk baru mencapai Rp58,41 triliun.
Perbedaan angka yang sangat signifikan ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan validitas data yang disampaikan oleh pejabat negara.
7. Foto Viral dengan Minuman Keras Mahal
Isu terakhir yang turut memperkeruh citra publik Bahlil adalah beredarnya foto yang menampilkan sosok mirip dirinya duduk di dekat meja yang terdapat botol minuman keras mahal.
Foto ini menjadi viral pada Agustus 2024 dan menuai berbagai spekulasi, meskipun tidak ada konfirmasi resmi mengenai keaslian gambar maupun konteksnya.
Baca Juga: Gelar Doktor yang Diperoleh Bahlil Lahadalia Ditangguhkan Universitas Indonesia
Figur seperti Bahlil Lahadalia, yang menduduki posisi strategis di pemerintahan, tentu akan selalu berada di bawah pengawasan publik.
Setiap langkah, pernyataan, dan kebijakan akan dinilai dan dikritisi, terutama ketika menyangkut kepentingan rakyat banyak.
Dalam era digital yang serba terbuka seperti saat ini, transparansi dan integritas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.