BOGOR, POSKOTA.CO.ID - Dadang Kosasih, pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, tampak emosional hingga menitikkan air mata saat menemui Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah panasnya isu dugaan pemotongan dana bantuan untuk para sopir angkot kawasan Puncak.
Dadang hadir untuk menyampaikan klarifikasi secara langsung mengenai polemik yang mencuat ke publik.
Ia mengaku kecewa karena merasa lembaganya dijadikan sasaran tuduhan, padahal menurutnya, tidak ada keterlibatan Dinas Perhubungan dalam dugaan pemotongan dana tersebut.
Baca Juga: Viral, Kabid Dishub Bogor Beri Pengarahan Diduga soal Sunat Uang Kompensasi Sopir Angkot
Dalam unggahan video yang dibagikan Dedi Mulyadi di Instagram pada Minggu, 6 April 2025, terlihat Dadang beberapa kali menyeka air mata saat menyampaikan penjelasan.
Kisruh ini berawal dari kebijakan pemerintah yang memberikan kompensasi sebesar Rp1,5 juta kepada para sopir angkot Puncak sebagai imbalan karena tidak beroperasi selama penutupan jalur saat libur Lebaran Idul Fitri 2025.
Bantuan terdiri dari Rp1 juta dalam bentuk uang tunai dan sembako senilai Rp500 ribu.
Namun, beberapa sopir mengaku hanya menerima sebagian dana, bahkan ada yang menyebut adanya potongan hingga Rp200 ribu.
Informasi ini menyebar luas dan menimbulkan keresahan, hingga menyeret nama Dishub Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Viral Petugas Dishub Bekasi Minta Rp1,5 Juta ke Sopir gegara KIR Mati 3 Hari
Saat memberikan pernyataan resmi di Simpang Gadog, Jumat, 4 April 2025, Dadang membantah semua tuduhan tersebut.
“Kami sudah melakukan klarifikasi bersama para pemilik kendaraan. Kami pastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada Gubernur tidak sesuai fakta,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemprov Bogor.
Meski telah membantah, respons publik di media sosial cukup keras. Banyak netizen merasa kecewa dan mendesak agar Gubernur mengambil langkah tegas.
“Kalau memang gak salah, kenapa nangis? Lebih baik dicopot aja, biar jelas,” tulis akun @warga_net.
“Pecat weh tuman!,” komentar akun @matpeciii.
“Air mata tidak bisa menggantikan hak para sopir. Copot saja kalau terbukti lalai,” kata akun lainnya.
Desakan dari masyarakat ini menunjukkan tingginya harapan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat daerah, khususnya dalam pengelolaan bantuan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.